Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani memandang baik tujuan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin yang melarang terdakwa mengenakan atribus keagamaan di persidangan.
Arsul menyoroti sikap terdakwa yang kerap menggunakan atribut keagaaman di peradilan. Padahal sebelumnya terdakwa tersebut mungkin jauh dari kehidupan beragama, tetapi saat di pengadilan ia justru tiba-tiba tampil dengan atribut tersebut.
"Jadi maksudnya baik, persoalan kemudian adalah hukum acara kita itu tidak mengatur soal itu. Dan karena tidak mengatur maka pertanyaannya adalah apakah kemudian penegak hukum, baik polisi, jaksa atau hakim bisa mengatur pakaian seseorang?" kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2022).
Arsul mengatakan dalam tata tertib persidangan memang hanya diatur bahwa seorang terdakwa serta hakim, jaksa dan pengunjung sidang harus berpakaian sopan dan rapi. Tetapi kata Arsul tidak dilarang mau berpakaian menggunakan atribut apa sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau menimbulkan persoalan ketidakpatutan dan ketidaksopanan.
"Jadi sebagai sebuah imbauan saya kira yang disampaikan pak jaksa agung bukan hal yang negatif tetapi kalau itu tidak ditaati hemat saya juga tidak bisa dipaksakan karena kan berpakaian model itu kan bagian dari HAM sepanjang tidak bertentangan dengan norma kepatutan, kesusilaan, kesopanan ya itu tidak bisa dipaksakan," tutur Arsul.
"Saya kira yang disampaikan pak JA itu harus ditempatkan dalam konteks imbauan, bukan larangan. Karena kalau larangan itu nanti akan menimbulkan persoalan hukum baru lagi," tandasnya.
Larangan Jaksa Agung
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin melarang terdakwa mengenakan atribut keagamaan yang sebelumnya tidak pernah digunakan di persidangan.
Aturan itu untuk mencegah pemikiran di tengah masyarakat bahwa penggunaan atribut keagamaan oleh pelaku kejahatan pada saat tertentu saja.
Baca Juga: Larang Terdakwa Pakai Atribut Agama di Sidang, Ahli Hukum: Tidak Ada Kerjaan Itu Jaksa Agung!
Untuk mempertegas instruksi tersebut, Kejaksaan Agung akan membuat surat edaran untuk jajarannya di seluruh Indonesia.
