facebook

Demokrat Akan Sampaikan Sikap Politik untuk Pilpres 2024 pada Awal 2023

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah
Demokrat Akan Sampaikan Sikap Politik untuk Pilpres 2024 pada Awal 2023
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut bakal menyampaikan sikap politik demokrat untuk pilpres 2024 pada awal 2023. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Kamhar menilai, manuver politik yang dilakukan PKB dalam merespon dinamika koalisi menuju Pilpres 2024 masih dalam koridor kewajaran.

Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan sikap politik partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pilpres 2024 akan disampaikan pada awal 2023.

"Terkait Pilpres 2024, sikap politik Partai Demokrat baru akan mengerucut dipenghujung 2022 atau awal 2023 nanti," ujar Kamhar saat dihubungi, Kamis (26/5/2022).

Meski demikian, Kamhar memastikan partai berlambang mercy ini siap berkoalisi dengan siapa saja. Termasuk terbuka untuk bekerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait pembentukan poros baru koalisi.

"Partai Demokrat tak ada beban dan terbuka untuk membangun koalisi dengan partai manapun termasuk dengan PKB. Kita punya pengalaman koalisi selama dua periode Pemerintahan SBY," kata dia.

Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Beri Tiga Pesan Penting untuk Kader PDI Perjuangan, Salah Satunya Soal Niat

Kamhar menilai, manuver politik yang dilakukan PKB dalam merespon dinamika koalisi menuju Pilpres 2024 masih dalam koridor kewajaran.

Namun, kata Kamhar, terkait rencana koalisi Pilpres 2024 Partai Demokrat masih terus berikhtiar dan membangun komunikasi politik lintas partai, tetapi yang menjadi prioritas saat ini adalah menyiapkan mesin politik partai agar efektif dan optimal mewujudkan sukses pemilu 2024, baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada.

Lebih lanjut, Kamhar sadar betul bahwa ada banyak hal yang mesti dipedomani dan disepakati bersama untuk membangun koalisi, mulai dari kesamaan platform sampai komitmen politik.

Bagi Demokrat sendiri, kata dia, yang menjadi syarat utama koalisi adalah komitmen untum memperjuangkan kepentingan rakyat sebagai yang utama dan terutama.

"Menjalankan demokrasi yang beradab dan politik yang beretika. Jika ini terpenuhi baru kemudian masuk ketahap selanjutnya. Terkait siapa yang memimpin koalisi akan menjadi pembahasan kemudian, dengan catatan koalisi yang terbangun memadai untuk menjadi tiket dan memenangkan kontestasi untuk mewujudkan harapan rakyat," tandasnya.

Baca Juga: Didukung Maju Pilpres 2024, Panglima TNI Andika Perkasa Bilang Begini

PKB Ingin Pimpin Koalisi

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ingin memimpin pembentukan poros koalisi baru untuk mengikuti Pilpres 2024. Partai besutan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut enggan menjadi pengikut dalam koalisi.

"Setiap partai atau PKB sebenarnya melihat momentum 2024 itu momentum baru, PKB ingin memimpin poroslah jangan ikut terus," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Misalnya, kata Jazilul, jika berkoalisi dengan Demokrat maka PKB ingin menjadi pemimpin pembentukan poros koalisinya. Apalagi, kata dia, poros koalisi tersebut tidak perlu repot-repot mencari capres-cawapresnya lantaran Cak Imin sebagai ketum siap maju.

"Katakanlah Demokrat, jadi PKB ingin memimpin poros itu, apalagi kalau PKB sudah jelas capresnya sudah ada Pak Muhaimin, jadi enggak usah repot-repot diukur dari situ. Misalkan Demokrat mas AHY dengan Pak Muhaimin, atau sebaliknya kalau kita ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik," ungkapnya.

Menurutnya, niat PKB untuk membentuk poros baru koalisi sangat dimungkinkan. Apalagi masih ada partai tengah lainnya seperti NasDem belum menyatakan sikap berkoalisi dengan partai mana pun.

"Sangat mungkin, sangat mungkin karena PKB partai tengah artinya msh ada partai tengah lain misalkan nasdem setuju jalan jadi," tuturnya.

Sementara itu soal penjajakan untuk poros koalisi ini, Jazilul mengatakan, masih dalam tahap pendekatan. Ia mengibaratkan pendekatan itu dilakukan seperti orang yang sedang berpacaran.

"Biasanya penjajakan di Indonesia sifatnya pada kekeluargaan kultural gitu tidak straight, ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu gitu kaya pacaran," ujarnya.

Soal Cak Imin yang ditawarkan sebagai capresnya, Jazilul menyebut hal itu bukan lah merupakan omong kosong. Menurutnya, banyak pengalaman figur dengan elektabilitas rendah justru menjadi presiden.

Komentar