Suara.com - Luhut Binsar Pandjaitan langsung sat-set sat-set dalam mengurusi permasalahan minyak goreng. Tak sekadar mengawasi dalam pendistribusian, Luhut turut bergerak mengawasi perusahaan minyak goreng.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) ini mengaku telah diperintahkan presiden Jokowi, untuk membantu menangani permasalahan minyak goreng di Jawa dan Bali.
Luhut merupakan bagian dari tim dalam penanganan masalah ini. Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahadi kepada Antara di Jakarta, Selasa (24/5/22), menyebut kementerian lain juga turut berperan.
Tim ini terdiri atas banyak unsur, dengan Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai lead coordinator.
Kemudian, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan. Sementara Satgas Pangan, BPKP hingga Kejaksaan Agung bertindak sebagai pengawas prosesnya.
Sat set sat set atau gerak cepat pun langsung dilakukan Luhut ketika tugas sudah diberikan Presiden Jokowi. Berikut ini tiga langkah yang dibuat dalam beberapa hari ini.
1. Audit Perusahaan Minyak Goreng
Luhut Binsar Pandjaitan bukan sekadar memastikan distribusi minyak Jawa-Bali terpenuhi. Luhut malah punya rencana mengaudit perusahaan yang berbisnis minyak goreng.
Jadi, solusi yang coba dihadirkan Luhut bukan sekadar distribusinya, namun langsung ke hulunya, yakni kelapa sawit. Negara akan mengaudit setiap perusahaan minyak goreng, termasuk luasan kebun kelapa sawit yang dipunya.
"Begitu Presiden (Jokowi) minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," kata Luhut dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (25/5/22).
Audit ini penting agar bisnis minyak goreng tak hanya dimonopoli satu dua perusahaan saja.
2. Pindahkan Kantor ke Indonesia
Dari temuan awal Luhut ketika bekerja menangani minyak goreng, Luhut mendapati bahwa perusahaan yang berbisnis minyak goreng di Indonesia, memiliki kantor di luar negeri.
Luhut dengan tegas meminta para perusahaan itu memindahkan kantornya ke Indonesia. Masalah ini sudah dilaporkannya ke Presiden Joko Widodo.
Luhut berpendapat, hal tersebut harus dilakukan agar pajak perusahaan dari keuntungan berbisnis minyak goreng bisa mengarah ke pemerintah Indonesia, bukan negara lain.
TERPOPULER
