Suara.com - Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia Marzuki Darusman menilai pengadilan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sangat problematik.
Marzuki mengatakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia tidak langsung diadili sehingga menimbulkan permasalah impunitas dan terkesan dilupakan begitu saja oleh negara.
"Suka tidak suka kita harus akui ada keterlambatan di dalam penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menimbulkan masalah impunitas ini menjadi problematik," kata Marzuki dalam diskusi Peluang Penghapusan Impunitas di Indonesia oleh STHI Jentera, Kamis (2/6/2022)
Jaksa Agung era 1999-2001 ini menyebut seharusnya ketika terjadi peristiwa pelanggaran HAM, maka pengadilan harus langsung mengadili para terduga agar tidak terlalu lama larut tertutup kepentingan lain.
"Ini terjadi karena masalah pelanggaran HAM itu kalau tidak ditangani segera pada saat transfer kekuasaan, maka dia akan berkembang menjadi persoalan yang cenderung tidak dipandang sebagai prioritas lagi oleh negara kalau tidak diingatkan terus menerus oleh gerakan masyarakat sipil," ucapnya.
Dia menjelaskan, impunitas terhadap terduga pelaku pelanggaran HAM muncul karena kepentingan politik sehingga pengadilan tidak bisa dengan mudah mengadili mereka.
"Impunitas ini harus dipahami dalam konteks politik, tidak bisa dalam konteks hukum, karena persoalan yang rumit di dalam menyelenggarakan pemeriksaan di depan pemeriksaan, bilamana harus dipenuhi syarat pembuktian yang definitif," tutup Marzuki.
