Soal Isu Reshuffle, Menteri KLHK: Nggak Tahu, Jangan Tanya Sama Aku

Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengaku tidak tahu menahu informasi mengenai isu perombakan kabinet atau reshuffle.

Hal itu ia tegaskan menjawab kabar dari isu yang beredar bahwa Presiden Jokowi akan membongkar pasang jajaran menteri pada Rabu, 15 Juni 2022.

"Nggak tahu saya," kata Siti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Siti yang merupakan kader NasDem menegaskan lagi bahwa ia bahkan tidak mendengar informasi apapun perihal reshuffle.

Karena itu Siti enggan mengomentari lebih lanjut tentang isu reshuffle yang keputusannya merupakan hak prerogatif presiden.

"Kalau nanya reshuffle mah jangan sama aku dong," kata Siti.

Terserah Presiden

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan waktu untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet ditentukan sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden," kata Pramono Anung di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Sebagaimana kabar yang berkembang, sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet Rabu (15/6) pekan ini.

"Yang jelas Presiden kan sudah 8 tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah," tambah Pramono.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun telah menyatakan partai-nya siap bekerja dengan siapa pun yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi bila terjadi "reshuffle" kabinet.

Partai yang disebut-sebut berpeluang kuat masuk kabinet adalah Partai Amanat Nasional, karena partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu, pada Agustus 2021 silam diajak dalam pertemuan partai koalisi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Kala itu PAN bahkan diperkenalkan dalam pertemuan sebagai sahabat baru koalisi.

"Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa. Itu Presiden yang tahu karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan," jelas Pramono.

Biasanya Rabu Pon

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku mendengar perihal adanya kabar bahwa reshuffle kabinet dilakukan pada Rabu 15 Juni, 2022.

Jazilul menilai kabar itu bisa saja benar, mengingat Rabu di tanggal itu merupakan Rabu Pon. Hari di mana Presiden Jokowi biasa mengambil dan memutuskan kebijakan penting, termasuk reshuffle.

"Ya terdengar itu dan 15 Juni itu Rabu Pon ya biasanya ada itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Kendati begitu, Jazilul tidak ingin berandai-andai apalagi memastikan kebenaran kabar yang ia dengar. Ia berujar reshuffle merupakan kewenangan Jokowi.

"Ya nggak tahu tapi harinya Rabu Pon. Kalau menunggu Rabu Pon berikutnya nunggu 40 hari lagi. Jadi lazimnya itu biasanya ada kecuali salah hitungan lagi," kata Jazilul.

Sebelumnya PKB menyoroti sejumlah menteri yang dinilai kerap keluyuran untuk pencitraan. Sorotan itu muncul di tengah isu kocok ulang menteri atau reshuffle kabinet.

Jazilul mengatakan saat ini sulit untuk mencari orang untuk menggantikan menteri untuk benar-benar bisa bertahan dan menangani tugas di tengah kondisi krisis.

Minimal, kata Jazilul, orang tersebut yang nantinya menjadi menteri harus kreatif untuk membantu presiden.

"Minimal kreatif untuk membantu presiden. Malah menterinya sibuk keluyuran pencitraan sebagian," kata Jazilul.

Jazilul enggan menyebut siapa menteri yang dianggap kerap keluyuran untuk melakukan pencitraan.

Ia hanya menyebutkan secara tersirat menteri mana saja yang kemudian dinilai melakukan pencitraan demi menaikkan elektabiltas untuk Pilpres 2024.

"Katanya ada di ATM, ada di objek-objek wisata. Itu gak ada soal sih tapi saya pikir bukan itu dasar untuk reshuffle," kata Jazilul.

Sementara itu perihal isu reshuffle pada 15 Juni mendatang, Jazilul menilai informasi tersebut masih sayup-sayup terdengar. Ia menegaskan PKB menyerahkan sepenuhnya tentang reshuffle kepada Presiden Jokowi

"Tapi kami berharap agar reshuffle ini tidak menambah beban karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti," tandas Jazilul.