Rusia Jatuhkan Sanksi Terhadap 121 Warga Australia Termasuk Wartawan

Suara.com - Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan daftar sanksi terhadap 121 warga Australia, yang termasuk para wartawan dan pejabat pertahanan dengan alasan adanya 'agenda Russiafobia' yang terus berkembang di Australia.

Pengusaha besar di bidang pertambangan Gina Rinehart dan Andrew Forrest, bos media Seven West Media Kerry Stokes dan Menteri Utama Australia Selatan Peter Malinauskas masuk dalam daftar terbaru.

Wartawan dari ABC News, Sydney Morning Herald, Nine dan Sky News dan juga beberapa pejabat di bidang pertahanan termasuk individu yang terkena sanksi.

Australia sendiri sudah menerapkan sanksi terhadap para komandan militer dan mereka yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak invasi Rusia ke Ukraina tanggal 24 Februari.

Sekretaris media Presiden Putin Dmitry Peskov, dan Direktur Informasi Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova termasuk mereka yang terkena sanksi.

Rusia mengumumkan langkah serupa terhadap belasan wartawan Inggris hari Selasa dalam apa yang digambarkan Moskow sebagai respons terhadap sanksi Barat dan 'terus berlanjutnya penyebaran berita bohong mengenai Rusia".

Daftar wartawan Inggris yang terkena sanksi tersebut antara lain para wartawan senior, pembaca berita di televisi, editor dan manajer senior termasuk Pemimpin Redaksi media terkenal seperti Times, Daily Telegraph, Independent dan Guardian.

Negara-negara Barat sebelumnya sudah mengumumkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia selama beberapa bulan terakhir, atas apa yang mereka sebut invasi terhadap Ukraina.

Moskow sendiri mengatakan sedang melakukan 'operasi militer khusus' ke Ukraina, dengan tujuan untuk melucuti senjata dan menghilangkan 'sikap seperti Nazi yang diperlihatkan oleh beberapa warga Ukraina'.

Gelombang sanksi baru Inggris terhadap Rusia

Sementara itu Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Komisioner HAM Anak-anak dari Rusia, Maria Lvova-Belova dan Kepala Gereja Ortodoks Rusia, Pendeta Patriarch Kirill sebagai bagian dari gelombang sanksi baru di tengah berlanjutnya krisis di Ukraina.