Suara.com - Indonesia mulai mitigasi tanggulangi krisis air bersih dan pangan. Sebab kini dunia internasional sedang menghadapi tantangan perubahan iklim, seperti krisis air bersih dan pangan.
Hal itu dijelaskan Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Mohammad Zainal Fatah.
"Untuk menanggulangi krisis air bersih dan pangan tersebut, pemerintah mulai melakukan mitigasi, salah satunya membangun infrastruktur untuk mengatur kecukupan air bersih dan pangan di Tanah Air," katanya saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) seperti dikutip dalam rilis yang diterima di Malang, Jawa Timur, Selasa.
Kebutuhan air global terus meningkat, bahkan mencapai 55 persen sampai tahun 2050.
Oleh karena itu, melalui Kementerian PUPR, pemerintah mulai membangun beberapa infrastruktur untuk mengatur kecukupan pangan dan air di Indonesia.
Menurut dia, banyak faktor yang memengaruhi peningkatan kebutuhan air tersebut, seperti perubahan sistem pertanian, tata kelola kota, dan gaya hidup.
“Kebutuhan air meningkat, namun ketersediaan air bersih semakin menipis," ujarnya.
Banyak sungai dan danau yang tercemar. Namun, secara keseluruhan Indonesia masih pada tahap aman yang dilambangkan dengan warna hijau.
Hanya saja, untuk beberapa daerah di Jawa dan Sulawesi sudah menjadi daerah berwarna kuning.
"Ini yang perlu kita waspadai ke depannya,” ucapnya.
Untuk menanggulangi krisis air, kata Zainal, PUPR telah membangun bendungan. Hujan yang terjadi di Indonesia dapat menghasilkan 2,73 triliun meter kubik air per tahun, namun yang bisa dimanfaatkan sebagai air bersih dan layak konsumsi tidak sebanding dengan yang dihasilkan dari air hujan.
Kondisi ini, lanjutnya, tertinggal dari Amerika Utara yang mampu menampung cadangan air sebanyak 6.000 meter kubik air per tahun atau Australia yang mampu menyimpan air sebanyak 4.700 meter kubik air per tahun.
Pembuatan bendungan ini akan menjadi solusi pemerintah untuk menjaga ketersediaan air bersih di Indonesia. Saat ini, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 20 bendungan.
"Rencananya kami membangun 61 bendungan sampai tahun 2024. Selain untuk menjaga ketersediaan pangan, pemerintah juga telah menetapkan daerah produksi pangan yang bertujuan untuk menyokong kebutuhan pangan daerah maupun nasional,” kata Zainal.
Menyinggung respons masyarakat terkait pembangunan yang masif, ia mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki empat peran utama, yakni sebagai lintas sejarah peradaban di masa mendatang, peningkatan daya saing dengan negara lain, dengan banyaknya infrastruktur diharapkan bisa memudahkan akses antardaerah dan mempererat persatuan bangsa, dan pemerataan keadilan sosial.
TERPOPULER
