Suara.com - Peternak skala besar diminta laporkan data kesehatan hewan untuk cegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hal itu dijelaskan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Letjen TNI Suharyanto.
Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki kasus aktif PMK terbanyak di Indonesia.
Data per Sabtu (25/6), total hewan tertular PMK di Provinsi Jawa Timur sebanyak 100.492 ekor.
Kasus aktif PMK sebanyak 82.056 ekor, dengan rincian 81.697 ekor sapi, 60 ekor kerbau, 217 ekor kambing, dan 82 ekor domba. Sementara hewan yang mati tercatat 563 ekor.
Menurut Suharyanto, banyak peternakan skala besar yang belum melaporkan data hewan ternaknya, baik yang sehat, sudah divaksin maupun yang terjangkit PMK.
"Hal ini harus segera kita perbaiki, sehingga dapat tersaji data yang benar dan lengkap untuk menentukan langkah penanganan ke depannya," ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan PMK di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Sabtu (25/6), Suharyanto menekankan pendataan hewan ternak harus dilakukan secara cepat dan tepat dalam beberapa hari ke depan.
Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pemenuhan dosis vaksinasi yang nantinya diberikan pada hewan ternak.
Selain data hewan ternak, juga data kebutuhan vaksinator di setiap kabupaten/kota.
Baca Juga: Arumi Bachsin Turun dari Mobil Dinilai Tak Hiraukan Sambutan, Videonya Tuai Perdebatan Publik
Ia meminta pemerintah daerah untuk memastikan dokter hewan dan otoritas veteriner yang tersedia di setiap daerah sebagai pejabat otoritas veteriner (POV).
Terkait vaksinasi, sebanyak 800.000 dosis vaksinasi telah tersedia.
Sebagai tahap awal, Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi vaksinasi sebanyak 350.000 dosis.
Vaksinasi menjadi salah satu upaya pembentukan kekebalan di dalam tubuh hewan ternak.
Sebanyak 350 ribu dosis vaksin tersebut akan diprioritaskan bagi peternak dengan skala kecil atau yang dikelola secara pribadi.
"Sedangkan bagi peternakan skala besar dapat mendatangkan vaksinasi secara mandiri jika diperlukan," kata Suharyanto.
