facebook

Kedubes Malaysia Didemo Koalisi Masyarakat Sipil, Tuntut Keadilan Bagi Pekerja Migran Adelina

Erick Tanjung
Kedubes Malaysia Didemo Koalisi Masyarakat Sipil, Tuntut Keadilan Bagi Pekerja Migran Adelina
Koalisi Masyarakat Sipil menuntut keadilan bagi TKI Adelina Lisao di depan Kedubes Malaysia, Jakarta, Senin. (27/6/2022). Antara/Luthfia Miranda Putri

"Kami menyesalkan atas dijatuhkannya putusan bebas murni kepada Ambika yang jelas terbukti melakukan penyiksaan hingga membuat Adelina meninggal," ujar Anis.

Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil berunjuk rasa menuntut keadilan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) bernama Adelina Lisao di depan Kedutaan Besar Malaysia, Kuningan, Senin (27/6/2022).

Sekelompok anggota dari Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Kedubes Malaysia pukul 10.00 WIB untuk menuntut keadilan atas kasus meninggalnya pekerja asal Nusa Tenggara Timur, Adelina, pada 2018.

Mereka terdiri dari beberapa elemen yang mengenakan pakaian serba hitam dan beberapa suster mengenakan pakaian berwarna biru gelap dengan membawa atribut tulisan Justice for Adelina.

Terkait unjuk rasa, Polisi tidak mengalihkan lalu lintas di sepanjang Jalan HR Rasuna Said termasuk bus TransJakarta dari Halte Departemen Kesehatan juga terlihat lancar tanpa ada hambatan sampai selesainya aksi pukul 11.10 WIB.

Baca Juga: Majikan Penyiksa TKI Adelina Dibebaskan, Pemerintah Didesak Ajukan Nota Protes Diplomatik ke Malaysia

Dalam tuntutannya kepada Mahkamah Persekutuan Malaysia yang mengesahkan pembebasan majikan Adelina, Ambika MA Shan yang diduga melakukan penganiayaan hingga membuat Adelina meninggal dunia.

Salah satu perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Anis Hidayah mengatakan pihaknya khawatir Malaysia akan semakin semena-mena terhadap pekerja migran Indonesia lantaran hukum dianggap hanya berpihak kepada majikan.

"Kami menyesalkan dengan sungguh-sungguh atas dijatuhkannya putusan bebas murni kepada Ambika yang jelas terbukti melakukan penyiksaan hingga membuat Adelina kehilangan nyawa," kata salah satu demonstran, Anis Hidayah.

Sementara itu, Anis berharap pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi hubungan tenaga kerja dengan Malaysia, mengajukan nota protes diplomatik kepada Malaysia atau keputusan Mahkamah Persekutuan yang membebaskan secara murni majikan Adelina. Lalu menunda implementasi MoU Indonesia dan Malaysia tentang perlindungan pekerja Indonesia, dan mengesahkan RUU PPRT sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) baik di dalam maupun luar negeri. (Antara)

Baca Juga: Majikan Pembunuh TKI Dibebaskan Pengadilan, Koalisi Sipil Geruduk Kedubes Malaysia

Komentar