- Pengamat kota, Yayat Supriatna, menyoroti penumpukan pusat ekonomi di Jakpus dan Jaksel sebagai penyebab kemacetan.
- Yayat mengkritik perencanaan kota yang hanya fokus internal, padahal aktivitas melibatkan 40 juta penduduk aglomerasi.
- Penyelesaian kemacetan Jakarta memerlukan integrasi tata ruang dan perluasan transportasi umum antar wilayah penyangga.
Suara.com - Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, membedah alasan mendasar mengapa kemacetan di Jakarta seolah menjadi masalah yang mustahil untuk diselesaikan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan FGD Transportasi Umum di Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pada Selasa (10/2/2026).
Yayat menyoroti adanya kesalahan dalam penempatan pusat kegiatan ekonomi yang hanya menumpuk di area tertentu.
"Kita terkunci dengan perencanaan kota yang menempatkan pusat perkantoran, perdagangan jasa, itu ada di Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sejarah perkembangan Jakarta awalnya terkonsentrasi di wilayah utara sebelum bergeser ke tengah.
Kondisi tata ruang saat ini memaksa seluruh pergerakan manusia menuju ke satu titik pusat yang sama.
"Ketika semua rencana tata ruang kita menempatkan posisi perkantoran, perdagangan jasa ada di pusat kota, maka yang terjadi adalah pola pergerakan itu mengarah konsentrik dia, memadat ke tengah," lanjut Yayat.
Yayat juga mengkritik cara pandang pemerintah yang hanya melihat masalah Jakarta dari batas internal wilayahnya saja.
Menurut data terbaru, aktivitas di Jakarta sebenarnya melibatkan hampir 40 juta penduduk dari wilayah aglomerasi.
Baca Juga: Diperiksa Polisi Besok: Pelaku Penganiayaan Gegara Drum di Cengkareng Bakal Hadir?
"Kegagalan kita adalah ketika kita hanya merencanakan untuk internal wilayah Jakarta. Padahal yang dilihat bukan Jakarta, tapi seluruh wilayah sekitar Jakarta," keluh Yayat.
Ia memperingatkan bahwa tanpa adanya integrasi rencana induk aglomerasi, kemacetan Jakarta tidak akan pernah berakhir.
Oleh karena itu, ia mendorong agar Fraksi PDI Perjuangan segera mengusulkan integrasi tata ruang antar wilayah penyangga ke eksekutif, salah satunya lewat perluasan jangkauan moda transportasi umum seperti Transjabodetabek.
"Tanpa itu, sorry, nggak akan pernah selesai," pungkas Yayat.
