Infografis
Suara.com - Kasus dugaan penyelewengan uang yang dilakukan oleh petinggi perusahaan non profit Aksi Cepat Tanggap (ACT) menuai banyak kontroversi di masyarakat.
Bagaimana tidak, perusahaan yang dipercayai masyarakat sebagai salah satu perusahaan penyalur donasi ini tiba-tiba muncul di majalah Tempo dan menghebohkan karena ada dugaan penyelewengan dana donasi umat untuk kepentingan individu para petinggi perusahaan tersebut.
Terbaru, Kementerian Sosial telah resmi mencabut izin pengumpulan uang dan barang ACT. Berikut sederet fakta terkait Kemensos cabut izin ACT untuk pengumpulan uang dan barang.
1. PPATK Temukan Ada Dugaan Penyelewengan Dana
Baca Juga: Kecewa Berat, Anak Mendag Minta Anies Blacklist ACT
Kasus penyelewengan ini pun dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan dugaan bahwa ACT telah membiayai kegiatan terlarang yang berhubungan dengan aliran tertentu dan terorisme. Bahkan pihak PPATK telah menyerahkan laporan mereka kepada BNPT dan Densus 88 untuk diselidiki.
2. Pimpinan ACT akui gaji presiden ACT capai Rp 250 juta
Dugaan lainnya yang sempat dilontarkan melalui Harian Tempo adalah terdapat tuduhan bahwa Presiden ACT sempat mendapat gaji sebesar Rp250 juta sekelas perusahaan non profit tersebut termasuk fantastis. Hal ini pun diakui oleh Presiden ACT, Ibnu Khajar. namun ia mengaku gaji tersebut hanya terjadi sekali dan malah mengalami penurunan hingga kini.
3. Masuk penyelidikan oleh kepolisian
Atas adanya laporan soal kasus penyelewengan, pihak kepolisian pun memasukkan kasus ACT ini dalam status penyelidikan dan akan diusut seiring dengan pemanggilan para saksi ahli dan bukti bukti yang dimiliki.
Baca Juga: Kemana Tri Rismaharini hingga Posisi Menteri Sosial Digantikan Muhadjir Effendy?
Kasus ini juga masuk melalui Bareskrim Polri sehingga pengusutan akan dilakukan hingga proses memasuki tahap penetapan tersangka atau proses lainnya.
4. Kemensos cabut izin
Laporan penyelewengan ini juga sampai ke telinga Kemensos. Pihak Kemensos pun langsung merespons dengan mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan kepada perusahaan ACT melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan dan telah ditanda tangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.
“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi di kantor Kemensos, Selasa (5/7/2022).
5. Dugaan isu politik
Pencabutan izin operasional ACT ini pun ternyata juga menuai kontroversi di masyarakat. Banyak dari mereka yang mengakui kinerja Kemensos begitu baik dalam menangani kasus ini, namun seolah menutupi banyak kasus "penyelewengan" di pemerintahan lainnya sehingga muncul isu hal ini dilakukan demi menutupi kasus kasus politik yang terjadi di pemerintah.
6. Didukung DPR
Pencabutan izin pengumpulan uang dan barang ACT oleh Kementerian Sosial ini juga turut didukung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Dasco, sanksi berupa pencabutan izin itu perlu dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di lembaga filantropi lainnya. Apalagi menurut Dasco, Kemensos tentu sudah memiliki dasar yang kuat sebelum memutuskan mencabut izin ACT untuk pengumpulan uang dan barang.
Pencabutan izin diketahui berkaitan dengan kasus dugaan penyelewengan dana umat di ACT.
"Kami dari DPR hanya mendukung agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak tepat sasaran. Tetapi kemudian merugikan masyarakat," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Kontributor : Dea Nabila
