REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil DKI Jakarta II, Christina Aryani menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memberikan edukasi kepada para sopir transportasi umum, terutma Angkutan Kota (Angkot) soal tindak pidana pelecehan seksual.
Edukasi itu tidak terlepas dari kasus pelecehan seksual yang kerap terjadi terhadap penumpang wanita di angkot. Diketahui, Pemprov DKI sebelumnya juga berencana mencegah pelecehan seksual dengan penerapan kebijakan pemisahan antara penumpang pria dan wanita. Tetapi kebijakan itu batal dilakukan.
"Saya pikir perlu bagi Pemprov untuk memberikan edukasi terkait kemungkinan pelecehan seksual kepada sopir dan operator kendaraan umum," kata Christina, Kamis (14/7/2022).
Christina berharap melalui edukasi tersebut, nantinya sopir-sopir dapat lebih paham dan memberikan perhatian lebih atas potensi pelecehan seksual yang bisa terjadi di tempat mereka mencari nafkah.
"Agar mereka juga memiliki awareness kemungkinan terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual dalam kendaraan yang dioperasikannya," ujar Christina.
Sebelumnya, Christina berpendapat bahwa kebijkan Pemprov DKI Jakarta memisahkan penumpang pria dan wanita di moda transportasi Angkutan Kota (Angkot) memang memiliki intensi yang baik. Tetapi, lanjut Christina penerapan kebijakan tersebut sulit dilakukan.
"Pendapat saya walau kebijakan pemisahan penumpang tersebut berintensi baik, tapi akan sulit dalam implementasinya, sehingga kurang tepat," kata Christina.
Kekininan Pemprov DKI Jakarta telah membatalkan kebijakan yang rencananya mulai diterapkan pada pekan ini. Kebijakan tersebut diganti dengan penyediaan nomor aduan atau hotline dan POS Sahabat Perempuan dan Anak (POS SAPA) sebagai tempat pengaduan.
Christina menyambut baik adanya pelayanan tersebut. Ia menilai baik pos maupun nomor aduan bisa menjadi sarana masyarakat membuat laporan. Tetapi ia mengingatkan agar nantinya laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti segera mungkin.
"Ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat yang mengetahui atau mengalami pelecehan untuk melaporkan pelaku atau kejadian yang menimpanya untuk kemudian ditindaklanjuti dengan proses hukum," ujar Christina.
Tidak hanya di pos, Christina meminta nomor aduan 112 bisa disosialisasikan di Angkot.
"Nomor hotline ini bisa dimuat dalam stiker yang diwajibkan untuk ditempelkan di dalam kendaraan umum agar warga mudah melihatnya," kata Christina.
Batalkan Pisahkan Penumpang
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta batal menerapkan aturan pemisahan penumpang pria dan wanita di dalam Angkutan Kota (Angkot). Rencana ini awalnya bakal diterapkan pekan ini demi mencegah pelecehan seksual di dalam Angkot.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pembatalan rencana ini berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat saat ini. Menurutnya, untuk mencegah pelecehan seksual diperlukan mitigasi serta upaya melalui regulasi yang komprehensif.
TERPOPULER
