Suara.com - Sebanyak 2.449 komunitas masyarakat adat se-Indonesia akan mengikuti Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KAMN) VI yang bakal digelar di Jayapura, Papua pada 24-30 Oktober 2022. Kabarnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan hadir pada acara tersebut.
Itu disampaikan oleh Bupati Jayapura, Matius Awoitauw yang juga menjadi ketua umum panitia acara.
"Kami sudah komunikasi langsung dengan Pak Presiden," ujar Matius saat konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Matius berharap perhelatan KAMN VI bisa membuat perekonomian masyarakat Jayapura meningkat. Pasalnya, konsumasi yang akan disuguhkan saat acara merupakan makanan khas daerahnya.
"Itu berarti ekonomi masyarakat di sana mendapat tempat perayaan, kami juga sediakan pameran budaya," kata dia.
Sebagai tambahan, ia menyebut kalau tujuh wilayah adat dari Papua dan Papua Adat akan hadir dalam kongres, sekaligus memperkenalkan budayanya.
"Mereka harus tampil di pameran itu, kekhususan cindera mata, kuliner dan kerajinan. Kami juga kasih ruang untuk komunitas masyarakat adat," ujarnya.
Kongres keenam ini akan mengusung tema, 'Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis.’
Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi mengatakan kongres tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi apa saja yang sudah terjadi selama lima tahun terakhir maupun ke depan.
Baca Juga: 7 Alasan Debut Solo J-Hope BTS Layak Dinanti
"Kongres ini adalah tempat untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi selama lima tahun terakhir. Apa yang akan kita lakukan lima tahun ke depan, bagaimana sikap politik masyarakat adat terhadap perkembangan kebijakan, menyikapi situasi HAM, hak masyarakat adat, dan situasi keselamatan kita bersama, bukan hanya manusia, tapi juga bumi," ujar Rukka.
Menyinggung sikap politik masyarakat adat, Rukka menyebut kalau poin itu memang harus dibahas. Karena menurutnya dinamika politik di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Ia memberikan contoh dari sejumlah kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Undang-Undang IKN dan RUU KUHP.
"Di sisi lain, pembahasan Undang-Undang Masyarakat Adat sudah 10 tahun mangkrak di DPR," imbuhnya.
Kongres itu akan dihadiri oleh sekitar 5.000 orang perwakilan komunitas masyarakat adat. Dari ribuan orang itu diharapkan, perwakilan masyarakat adat yang hadir berasal dari generasi muda.
