Mulai Minggu Ini Pekerja Lepas yang Terinfeksi COVID di Australia Akan Dibayar 750 Dolar

Suara.com - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memutuskan untuk memberlakukan kembali pembayaran cuti bagi pekerja lepas yang terinfeksi COVID-19. Pembayaran sebesar 750 dolar (sekitar Rp7,5 juta) mulai berlaku minggu ini dan dihitung mundur per 1 Juli.

Program yang berlaku bagi pekerja lepas yang tidak berhak atas cuti sakit ini sebelumnya telah dihentikan oleh pemerintahan terdahulu.

Berbicara setelah rapat kabinet pekan lalu, PM Albanese menyebut keputusan untuk memberlakukan kembali program ini diambil sebagai pengakuan atas risiko varian COVID-19 baru yang lebih menular.

"Saya ingin memastikan tak ada warga kita yang terlupakan, memastikan mereka yang rentan mendapatkan perawatan," ujarnya.

"Saya ingin tidak ada rakyat kita yang dihadapkan pada pilihan antara mengisolasi diri dan kehilangan pendapatan," tambahnya.

Pembayaran ini juga berlaku untuk mereka yang harus tinggal di rumah karena merawat seseorang yang terinfeksi COVID-19, termasuk anak-anak di bawah 16 tahun, penyandang disabilitas, serta kontak dekat.

Program ini berakhir bulan lalu meskipun sejumlah pihak telah memperingatkan bahwa jutaan orang akan tertular COVID-19 dalam beberapa minggu ke depan.

Desakan untuk memberlakukan kembali pembayaran COVID muncul dari Partai Liberal/Nasional yang beroposisi, Partai Hijau, serikat pekerja dan praktisi medis.

PM Albanese tadinya tidak akan mengembalikan pembayaran COVID dengan dalih pemerintahnya hanya meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: PM Australia Anthony Albanese Pertimbangkan Undangan Presiden Ukraina

"Bukan kami yang membuat keputusan [penghentian pembayaran COVID]. Pemerintah sebelumnya yang melakukannya dengan berkonsultasi dengan negara bagian dan teritori," katanya.

"Di saat kondisi kesehatan masyarakat berubah, kami pun menanggapinya secara kolektif dengan negara bagian dan teritori," ujar PM Albanese.

Ia menyebut pembayaran ini akan berlaku sampai akhir September 2022, menelan anggaran 780 juta dolar yang dibagi 50-50 antara federal dan negara bagian.

Sejumlah pihak menyambut baik keputusan ini karena dinilai sebagai cara terbaik untuk melindungi pekerja Australia dari COVID-19.

"Ini bagian penting dari pertahanan kita sebagai sebuah negara. Yaitu bagaimana mendukung semua orang," kata Ketua Dewan Serikat Buruh Australia Sally McManus.

"Kami menyambut baik langkah Perdana Menteri yang mendukung para pekerja dan menjaga semua orang tetap aman saat ini," katanya.