Keluarga Berharap Jasad Pegiat Demokrasi di Myanmar yang Dieksekusi Dikembalikan

Dia mengatakan ASEAN "sangat kecewa dan merasa terluka" dengan eksekusi yang menunjukkan "tidak adanya niat"untuk mendukung usaha perdamaian yang dilakukan ASEAN di negeri tersebut.

Menurut istri salah satu aktivis yang dieksekusi, Phyo Zeya Thaw, Thazin Nyunt Aung, anggota keluarga tidak diperbolehkan untuk mengambil jasad mereka yang dieksekusi.

"Ini adalah pembunuhan dan jasad mereka disembunyikan," katanya.

"

"Mereka tidak menghormati baik warga Myanmar maupun masyarakat internasional."

"

Nilar Thein, istri Kyaw Min Yu, mengatakan ia tidak akan melakukan upacara pemakaman tanpa adanya jasad suaminya.

"Kita semua harus berani, bertekad keras dan kuat menghadapi segala ini," tulisnya di Facebook.

Keempat pria tersebut ditahan di penjara Insein di Yangon, di mana sanak keluarga mengunjungi mereka hari Jumat lalu, menurut keterangan saksi yang mengetahui masalah tersebut. Merekamengatakan petugas penjara hanya mengizinkan satu orang sanak keluarga berbicara dengan para tahanan lewat saluran video.

"Saya bertanya kepada mereka 'Mengapa kamu tidak memberitahu saya atau anak saya bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhir,?'" kataKhin Win May, ibu Phyo Zeya Thaw kepada BBC Seksi Birma.

Junta militer tidak memberikan informasi apa pun mengenai eksekusi dalam berita malam harian hari Senin.

Kecaman internasional dan kemungkinan sanksi

Juru bicara junta militer Myanmar bulan lalu membela keputusan hukuman mati sebagai hal yang layak dilakukan dan mengatakanpelaksanaan hukuman mati juga dilakukan di banyak negara.

Namun pelaksanaan hukuman mati sudah mendatangkan banyak kecaman internasional.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dengan keras mengecam eksekusi tersebut dan menyerukan pembebasan segera terhadap seluruh tahanan yang ditangkap semena-mena tanpa alasan jelas.

"

"Termasuk PresidenWin Myint dan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi," kata juru bicara PBB.

"

Amerika Serikat mengatakan akan bekerja sama dengan sekutu di kawasan untuk meminta pertanggungjawaban junta militer.

AS juga menyerukan dihentikannya kekerasan dan pembebasan tahanan politik.

"Amerika Serikat mengecam eksekusi yang dilakukan rejim militer Burma terhadap para pegiat demokrasi dan pemimpin yang dipilih warga," kata juru bicara Gedung Putih.

Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS,Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sanksi tambahan terhadap junta militer dan semua opsi sedang dipertimbangkan.

Sementara itu Prancis juga mengecam eksekusi dan menyerukan dialog antar semua pihak. Sementara Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan eksekusi hanya akan membuat Myanmar semakin terisolir.

Kementerian Luar Negeri China mendesak semua pihak di Myanmar untuk menyelesaikan konflik dalam kerangka konstitusi yang ada.

Sejak kudeta terjadi bulan Februari 2021, Myanmar berada dalam suasana kacau setelahjunta militer terlibat dalam konflik di berbagai wilayah dengan kelompok milisi yang baru terbentuk.

Asosiasi Tahanan Politik mengatakan lebih dari 2100 orang tewas oleh pasukan keamanan sejak kudeta terjadi, namun militer mengatakan jumlah tersebut terlalu dilebih-lebihkan.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dariABC News