Infografis
Salah satu diantaranya yakni diadakannya audiensi Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 sebagai alternatif dari gerakan nyeleneh tersebut. Aksi lempar botol pipis tersebut dinilai akan mengganggu jalannya audiensi.
"Blok Politik Pelajar menghargai proses advokasi yang sedang dilakukan oleh Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 (selanjutnya disebut Koalisi)," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepadanya Suara.com, Senin (1/8/2022).
Meski demikian, Iqbal mengungkap dirinya bukan bagian dari koalisi tersebut. Aksi simbolik ini juga dinilai kontraproduktif lantaran dikhawatirkan akan menutup pintu advokasi lantaran BPP kadung dinilai provokatif.
"Kami lebih baik memutuskan untuk mengurungkan aksi ini daripada dilihat sebagai 'penyulut' kegagalan advokasi di kemudian hari," lanjut Iqbal.
BPP tetap melakukan aksi simbolis menyiramkan air kencing
Blok Politik Pelajar (BPP) tetap melakukan aksi simbolis menyiramkan air kencing ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).
Sebelumnya, hal itu bakal dilakukan dengan aksi 'Ramai-Ramai Lempar Botol Pipis ke Keminfo,' namun diurungkan karena ada kritikan dari sejumlah pihak.
"Kendati Blok Politik Pelajar (BPP) mengurungkan seruan, 'Ramai-Ramai Melemparkan Botol Pipis ke Kemkominfo', Kami tetap bertanggung jawab dengan datang ke lokasi dan melakukan aksi menyiram air pipis di Gedung Kemkominfo, Jakarta Pusat," tulis BPP dalam keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Senin (1/8/2022).
Aksi penyriman itu lantas dilakukan dengan menyiramkan air kencing tembok pagar gedung, yang bertuliskan, 'Kementrian Komunikasi dan Informatika.'
Baca Juga: Protes Blokir Steam-PayPal, Kantor Kominfo Disiram Air Seni
"Aksi merupakan luapan kekesalan terhadap kebijakan Kominfo yang memblokir sejumlah platform digital, seperti Steam, Paypal, CSGO, dan lain-lain. Pemblokiran itu berdampak pada kerugian bagi pekerja digital. Air pipis ini sebagai simbol bahwa Kemkominfo lebih pantas jadi WC ketimbang mengurus persoalan publik," tulis BPP.
