Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan peringatan tegas ke seluruh kepala daerah di wilayah pemerintahannya. Ia mengingatkan mereka untuk menghentikan aksi jual beli jabatan hingga mengatur proyek.
Menurutnya, pesan tersebut sudah berkali-kali disampaikan dirinya hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun pada kenyataannya, masih ada sejumlah kepada daerah yang "ngeyel" atau bandel.
Ganjar menyampaikan pesan itu saat melakukan rapat mendadak dengan Wakil Bupati Pemalang dan sejumlah organisasi perangkat daerah di Pemalang. Ia pun mengingatkan kepala daerah untuk tidak minta komisi dan mengatur proyek saat memimpin daerah.
"Saya sudah berkali-kali dan menyampaikan, bahkan KPK pun juga sudah berkali-kali menyampaikan pada kita, namun tetap masih 'ngeyel'," kata Ganjar di Pemalang, Jumat (12/8/2022) siang.
Adapun kehadiran Ganjar secara mendadak di Kabupaten Pemalang ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo pada Kamis (11/8/2022).
Ganjar datang demi menyiapkan aktivitas pemerintahan Kabupaten Pemalang agar tetap berjalan normal di tengah kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang.
"Saya sudah sampaikan dan wakil bupati sudah menyiapkan dan mudah-mudahan hari ini sudah ada rapat dengan seluruhnya. Saya akan dampingi wakil bupati dan inspektorat agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik," ujar Ganjar.
Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Jawa Tengan ini menegaskan pada para kepala daerah untuk tidak mengkhianati rakyat dengan melakukan korupsi.
"Saya berharap jangan khianati dan dengar betul dengan mata hatinya, dan tidak sekadar mendengar dengan telinga, tatap mata, dan hatinya, bukan sekadar fisik-fisik saja yang bisa dilihat, tetapi realisasikan," tutur Ganjar.
Baca Juga: KPK Sebut Jumlah yang Terjaring dalam OTT Bupati Pemalang Mukti Wibowo Bertambah Jadi 34 Orang
Ganjar minta pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Pemalang agar mengkonsolidasikan untuk memperbaiki hal itu (pasca-kasus OTT Bupati Pemalang oleh KPK).
"Suara ini, sebenarnya sudah terdengar agak lama sehingga KPK selalu mengingatkan pada kita. Namun, apabila selalu 'ngeyel' pasti ditindak," tegasnya.
Terkait dengan adanya pakta integritas, Ganjar mengatakan hal itu tidak perlu ditandatangani, namun harus dirasakan dan dilaksanakan. "Namun, apabila 'ngeyel' ya ditahan," tandasnya. [ANTARA]
