"
"Ini kewenangan seorang menteri yang tidak diawasi oleh kabinet. Menteri terkait membuat keputusan sendiri dan perdana menteri tidak dapat mengarahkan menteri," jelas Morrison.
"
"Saya selalu menghormati peran Menteri Keith sebagai pembuat keputusan. Jika saya ingin menjadi pembuat keputusan, saya harus mengambil langkah yang telah saya ambil," tambahnya.
Ketika ditanya mengapa dia merahasiakan mengambil alih kewenangan dari kementerian kabinetnya sendiri, Morrison berpendapat bahwa hal itu adalah keputusan antara dirinya dan menteri terkait dan bukan masalah kabinet.
Perlu lembaga anti korupsi federal
Menurut Ketua Pusat Integritas Publik Anthony Whealy QC meskipun sangat tidak lazim, namun kecil kemungkinan tindakan Morrison akan diselidiki oleh badan integritas federal.
"Jika kejadiannya di New South Wales, mungkin saja perilaku semacam ini dapat diselidiki. Tapi di Victoria aturannya tidak memungkinkan untuk diselidiki," jelas Whealy.
Mantan asisten komisaris lembaga anti korupsi (ICAC) New South Wales ini menyebut langkah Morrison dapat mengarah pada dorongan untuk memperluas kewenangan badan integritas federal.
"Seluruh sistem pemerintahan demokratis Westminster mengharuskan kita untuk mengetahui siapa yang memiliki kekuasaan dalam kaitannya dengan portofolio kementerian," ujarnya.
Baca Juga: PM Australia Tak Akan Tutup Perbatasan dengan Indonesia Akibat Wabah PMK
Pakar hukum konstitusional di Monash University, Profesor Luke Beck, mengatakan keputusan Morrison itu sebenarnya sah tapi "sangat aneh".
"Secara teknis hal ini mungkin legal, tapi tidak sesuai dengan konvensi konstitusional," jelasnya.
"Konvensi yang berlaku di negara ini mengharuskan identitas menteri diumumkan dalam Lembaran Negara, bahwa identitas menteri diketahui oleh parlemen," kata Profesor Beck.
Sementara itu dalam sebuah pernyataan, Gubernur Jenderal David Hurley telah mengeluarkan konfirmasi jika dia telah menandatangani penunjukan berbagai portofolio oleh Morrison.
Namun Profesor Beck menilai Gubernur Jenderal perlu memberikan penjelasan lebih gamblang tentang apa yang terjadi dan kapan penunjukan itu disahkan.
PM Albanese mengatakan dia tidak berniat untuk "memberikan penilaian" pada Gubernur Jenderal.
