Suara.com - PM Australia, Anthony Albanese, tetap bersikukuh menolak untuk menutup perbatasan antara Australia dan Indonesia, meskipun didesak banyak pihak di Australia yang khawatir atas wabah Penyakit mulut dan kuku (PMK).
Minggu ini partai koalisi di Australia berulang kali bersikeras meminta Pemerintah Australia untuk menutup perbatasan ke Bali yang jadi tujuan populer warga Australia.
Mereka khawatir pelaku perjalanan tanpa disadari dapat membawa penyakit hewan ternak ke Australia.
Seperti yang dikatakan pemimpin Oposisi, Peter Dutton, kondisi saat ini di Indonesia "berpotensi menjadi bencana" bagi Australia jika virus tersebut menjangkit industri peternakan Australia yang bernilai miliaran dolar.
"Ada sekitar 65 juta ternak di Indonesia saat ini dan ada sekitar 400.000 ternak yang telah teridentifikasi dengan virus ini … ada di 22 provinsi. Merembet seperti api," katanya.
"Jika virus ini terdeteksi pada satu [hewan], industri akan tutup dalam sekejap. Kita akan melihat tak terhitung banyaknya ternak yang harus disembelih di negara kita dan peternak akan berpotensi rugi selama bertahun-tahun."
Pemerintah Australia terapkan langkah 'terkuat'
Meski dengan tegas menyatakan tak akan menutup perbatasan dengan Indonesia, PM Albanese mengatakan tetap mendukung undang-undang biosekuriti baru yang akan diuji coba selama tiga bulan.
"
"Ini adalah langkah-langkah terkuat yang pernah diperkenalkan oleh Pemerintah Australia, dalam hal biosekuriti terkait penyakit mulut dan kuku," kata PM Albanese.
"
PM Albanese juga menjawab mengapa dia tidak mempertimbangkan menutup perbatasan ke Indonesia meskipun ada kekhawatiran yang meningkat.
"Ya, karena Federasi Tani Nasional tidak mengusulkan itu, begitu pula organisasi pertanian tertinggi. Jika kita melakukannya, tentu saja akan ada tanggapan dari sana," katanya.
"Yang kita coba hindari adalah dampaknya pada perdagangan, dan untuk itu kita tidak bisa melakukannya hanya dengan melompat ke kebijakan yang tidak pernah diambil dan diterapkan oleh pemerintah sebelumnya."
Menteri Pertanian Australia, Murray Watt, hari Jumat lalu (22/07) memberi kuasa kepada petugas biosekuriti di bandara Australia untuk memerintahkan para pelaku perjalanan melepas sepatu mereka atau berjalan di atas keset sanitasi saat mereka kembali dari tempat yang diidentifikasi sebagai 'hot spots' seperti Bali.
Wisatawan yang kembali dari Indonesia akan diarahkan untuk berjalan di atas keset yang berfungsi membersihkan dan menghilangkan kotoran atau partikel dari bagian bawah sepatu.
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
Sering Terjadi Penembakan, Australia Godok Aturan Jaga Ketat Perayaan Orang Yahudi
News | Kamis, 30 April 2026 | 14:24 WIB
Dunia Desak Israel Segera Berhenti Serang Lebanon
News | Jum'at, 10 April 2026 | 06:17 WIB
PM Australia Terbang ke Singapura, Amankan Pasokan BBM di Tengah Lonjakan Harga
News | Selasa, 07 April 2026 | 14:26 WIB
Krisis BBM, PM Australia Minta Pekerja ke Kantor Naik Transportasi Umum
News | Kamis, 02 April 2026 | 16:59 WIB
Cara Cerdas Australia Mati-matian Turunkan Harga BBM di saat Perang Iran, Agar Rakyat Tak Terbebani
News | Senin, 30 Maret 2026 | 14:04 WIB
Warga Australia Panik dan Mulai Timbun BBM
Bisnis | Jum'at, 27 Maret 2026 | 16:49 WIB
Australia Umumkan bakal Kirim Pesawat Pengintai dan Rudal ke Teluk untuk Hadapi Serangan Iran
News | Selasa, 10 Maret 2026 | 15:01 WIB
Prabowo dan PM Australia Teken Traktat Keamanan Bersama
Foto | Jum'at, 06 Februari 2026 | 18:57 WIB
Kunjungi Istana, PM Albanese Diajak Prabowo Investasi Tambang Garap Nikel Hingga Emas
News | Jum'at, 06 Februari 2026 | 13:57 WIB
Prabowo Ajak PM Australia Anthony Albanese Hadiri Ocean Impact Summit di Bali
News | Jum'at, 06 Februari 2026 | 13:37 WIB
Terkini
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB