Infografis
Suara.com - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.
Sanksi itu dijatuhkan karena Ferdy Sambo dinilai melanggar sejumlah kode etik Polri dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, pada 8 Juli 2022 lalu.
Dengan penjatuhan PTDH tersebut, dengan sendirinya Ferdy Sambo dipecat dari jabatannya di institusi kepolisian.
Meski demikian, sebelum sidang KKEP digelar, Ferdy Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, pada Rabu lalu (24/8/2022).
Lalu apakah perbedaannya antara mengundurkan diri dan dipecat? Ternyata ada signifikan antara anggota polisi yang mengundurkan diri dan dipecat. Berikut adalah ulasannya.
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (APS)
Permintaan atas permintaan sendiri adalah istilah lain dari mengundurkan diri. Mengenai pengunduran diri anggota kepolisian, aturannya tercantuk dalam Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian RI.
Dalam pasal 33 atay 3 peraturan itu disebutkan, jika seorang anggota kepolisian mengajukan pemberhentian APS, maka hal tersebut masuk dalam kategori Pemberhentian Dengan Hormat (PDH).
Baca Juga: Dipecat Tidak Hormat sebagai Anggota Porli, Ferdy Sambo: Saya Mohon
Sementara APS PDH ini ada dua macam, yakni APS PDH dengan hak pensiun dan APS PDH dengan tanpa hak pensiun.
Untuk APS PDH tanpa hak pensiun artinya perwira polisi yang mengundurkan diri tersebut memilih untuk tidak mendapatkan apapun dari Polri usai dirinya mengundurkan diri.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
Berbeda dengan Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah suatu kondisi dimana seorang perwira polisi diberhentikan karena melakukan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Polri.
Sanksi ini dijatuhkan kepada seorang perwira polisi melalui Sidang Komite Kode Etik Profesi (KKEP). Dan PTDH merupakan sanksi administratif terberat yang bisa diberikan kepada anggota Polri.
Mengenai PTDH, ketentuan itu diatur dalam Peraturan Polisi (Perpol) nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
