Kenapa Pertalite dan Solar Harus Naik Harga?

Suara.com - Pemerintah sekali lagi menyatakan BBM bersubsidi harus naik, mau tidak mau. Bakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sudah mencari solusi agar BBM tidak naik, terutama untuk Pertalite dan Solar yang merupakan BBM bersubdisi. Kenapa tetap harus naik?

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun menyatakan jika kenaikan BBM saat ini tidak bisa dihindari.

"Masih tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar. Ini memang kita tidak ada pilihan, seluruh dunia seperti ini," kata Luhut dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid, Selasa (30/8/2022).

Belum ada pernyataan resmi kapan BBM naik, namun belakangan santer terdengar jika pertalite naik dalam waktu dekat.

Jika pertalite naik, diperkirakan harganya membengkak sebesar Rp 10 ribu per liter, dari sebelumnya Rp 7 ribuan per liter.

Salah satu yang menjadi biang kerok harga BBM harus naik adalah kenaikan harga minyak mentah karena perang Rusia-Ukraina. Sehingga subsidi untuk pertalite dan solar terus membengkak, ini juga jadi faktor berikutnya.

Asal Anda tahu, belanja subsidi energi khususnya BBM dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022 tiba-tiba melesat tinggi, dari awalnya hanya sebesar Rp152 triliun diperkirakan menjadi Rp698 triliun. Jadi, sampai akhir tahun uang negara yang dikeluarkan sampai Rp698 triliun, dan itu duit semua.

Duit subsidi itu diambil dari APBN, dan menurut Sri Mulyani, keuangan negara sangat terguncang. Semua itu dilakukan agar warga tetap bisa beli bahan pokok.

Duit subsidi akan dialihkan

Negara akan memberikan subsidi berupa uang ke masyarakat. Uang itu diambil dari pengalihan subdisi BBM jika harga BBM jadi naik.

Hitung-hitungan Sri Mulyani, dari total bantuan sosial Rp24,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.