Deretan Proyek DPR yang Kontroversial, Terbaru Rencana Cetak Kalender Rp955 Juta

APBN yang digunakan untuk mencetak kalender hampir Rp 1 miliar itu berasal dari pembayaran pajak dan penerimaan bukan pajak seperti laba BUMN dan hibah swasta.

Anggaran yang begitu besar untuk kalender itu berbanding terbaik dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Ia sempat menyebutkan bahwa APBN tercekik, bahkan mengatakan bahwa dana pensiunan untuk PNS membebani APBN.

Padahal, menurut sejumlah warganet, dana pensiunan DPR lebih membebani APBN lantaran bisa diterima seumur hidup. Ditambah dengan rencana pengadaan kalender Rp955 juta itu.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti