Hal itu sepanjang tidak dimaknai seluruh partai politik, yakni yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan sudah lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019. Berikutnya partai politik baru wajib lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU.
Sayang, seluruh upaya gugatan pengujian undang-undang yang dilayangkan PSI tersebut ditolak secara keseluruhan oleh mahkamah konstitusi. [ANTARA]