Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi Papua sampai ke akar-akarnya. Kekinian lembaga antirasuah sudah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi tersangka.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut penyelesaian kasus dugaan korupsi di Papua tersebut sangat penting guna memutus perilaku penyelewengan dana oleh pejabat di Papua.
"Harus diteruskan sampai ke akarnya, jangan hanya sekali ditangkap kepala daerahnya terus dilepaskan tidak dibenahi lagi," kata Boyamin kepada Suara.com, Selasa (20/9/2022).
Dia menggambarkan kondisi penyaluran anggaran, khususnya dana otonomi khusus (Otsus) di Papua. Banyak ditemukan perilaku kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota terjadi penyelewengan dana, salah satunya laporan yang diterimanya pada 2012 saat melakukan kunjungan ke Papua.
"Salah satu kepala daerah di Papua itu diduga mengirim uang sekitar Rp 1 hingga Rp 2 miliar dikirim ke rekening pribadi istrinya. Kepala daerah yang itu seakan-akan ditulis sebagai pembina PPK,"ungkap Boyamin.
"Padahal dana PKK itu sudah ada anggarannya dan itu lewat rekening lembaga, mestinya itu ada bendaharanya, segala macam. Tapi itu ternyata dimasukkan ke rekening istrinya dan juga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Diduga untuk kepentingan pribadi,"imbuhnya
Lebih lanjut, kata Boyamin, seharusnya dana di Papua yang diperuntuk bagi masyarakat rentan yang berada di wilayah terpencil. Namun, hanya berhenti di pejabatnya. Seperti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu tidak diberikan sebagaimana mestinya.
"Tapi alasan terlalu jauh maka hanya diserahkan ke kepala daerah. Jadi kantor Pos itu cari mudahnya, itu diberikan ke kepala daerah. Dengan alasan nanti diberikan bersamaan dengan berkunjung ke distrik-distrik. Tapi diduga kepala daerah tersebut tidak menyerahkan seluruhnya bantuan BLT," paparnya.
Karenanya, upaya pengusutan di Papua oleh KPK didukung penuh MAKI. Hal itu agar semangat pemerataan pembangunan oleh pemerintah di Papua tercapai.
"Kalau sampai sekarang KPK masih juga menangani beberapa kepala daerah termasuk bupati dan sekarang gubernur saya dukung penuh. Dan semoga ini lebih intens lagi, sehingga dana otsus itu bisa sampai ke masyarakat," ujar Boyamin.
Selain itu, KPK diminta juga untuk memberikan edukasi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan kepada masyarakat di sana. Ketika ditemukan pejabat melakukan penyelewengan dana, masyarakat lebih berani untuk bersuara.
"KPK harus memastikan ini. Masyarakat semakin berani untuk mengontrol dana-dana itu. Jadi bukan hanya memberantas, tetapi KPK juga memberdayakan masyarakat. Tugasnya berani mengontrol dana itu dan berani melakukan protes jika disalahgunakan," kata Boyamin.
Kasus Korupsi Lukas Enembe
Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau Gubernur Papua Lukas Enembe penuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK. Diketahui, KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Mahfud menegaskan bahwa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan tengah diselidiki oleh KPK bukanlah rekayasa politik.
TERPOPULER
