Seret Nama Kepala BIN dan Tito Karnavian, Pengacara Sebut Lukas Enembe Bisa Bonyok Berhadapan dengan 14 Bintang Polisi

Suara.com - Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menyebut kliennya sedang berhadapan dengan '14 bintang polisi'. Ini setelah Lukas disebut menolak permintaan Kepala BIN Budi Gunawan dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pencalonan Paulus Waterpauw menjadi Wakil Gubernur Papua.

"Lukas ini bonyok berhadapan dengan jenderal-jenderal polisi. Pak Lukas berhadapan dengan 14 bintang polisi," kata Stefanus dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022).

"Dua bintang empat, dua bintang tiga, enam tambah delapan kan empat belas bintang, bonyok Gubernur Papua," kata dia.

Stefanus menyebut pernyataan yang disampaikannya itu merupakan hasil penelitian khusus. Dia bahkan menuding Budi Gunawan dan Tito Karnavian hendak mendongkel Lukas Enembe tanpa proses demokrasi.

"Jangan-jangan ini ada niat mau mengambil pemerintahan di Papua tanpa proses demokrasi. Saya ngomong dengan data, saya melakukan penelitian khusus. Silakan mereka membantah ini," ungkapnya.

Di samping itu, kata Stefanus, Lukas Enembe kerap mengeluh dirinya dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenal seusai menolak permintaan Budi Gunawan dan Tito Karnavian.

"Oleh oknum-oknum di BIN, diikuti terus tidak bebas, punya privasi terganggu," jelas Stefanus.

Sebut Nama Kepala BIN dan Mendagri

Sebelumnya, Stefanus Roy Rening blak-blakan mengungkapkan soal peran Kepala BIN Budi Gunawan dan Mendagri Tito Karnavian dalam politik Papua.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat hadir dalam acara ROSI yang videonya tayang di kanal YouTube Kompas TV.

Roy mengungkapkan pada tahun 2017 Kepala BIN Budi Gunawan meminta Lukas Enembe untuk berpasangan dengan Paulus Waterpaw.

Tindakan Budi Gunawan itu dinilai Roy sebagai bentuk politisasi.

"Politisasinya di mana, bagaimana bisa seorang Kepala BIN ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di tanah Papua?" tutur Roy dilihat Suara.com dari video YouTube Kompas TV.

Menurut Roy, mereka juga meminta tanda tangan Lukas Enembe yang salah satunya supaya Paulus Waterpauw diterima sebagai Wakil Gubernur Papua.

Lalu, politisasi yang kedua adalah saat Mendagri Tito Karnavian bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember 2021 untuk lobi posisi.

"Katanya pemerintah pusat meminta supaya pak gubernur menerima Paulus Waterpauw jadi Wakil Gubernur untuk menggantikan Klemen Tinal," terang Roy.

Namun, Paulus Waterpauw dinyatakan gagal jadi Wakil Gubernur karena tak mendapatkan 9 rekomendasi dari partai koalisi.