Infografis
"Jenderal-jenderal termasuk Jenderal Sambo dan Karopaminal ini lapor dan bertemu dengan Kapolri atas semua ini. Masa Kapolri cuma begini aja sih membongkar kasus ini?" terang Johnson.
Namun hal ini, menurut Johnson, tidak disinggung dengan detail di surat dakwaan. Padahal dalam pertemuan tersebut, Sambo dan kelompoknya dengan berani mengungkap skenario bohong.
"Kalau cuma melapor kepada pimpinan dan pimpinan merasa dibohongi karena dia (Sambo) tidak mengaku, bagaimana kewibawaan Mabes Polri membongkar kasus ini, kok hanya kayak begitu saja? Padahal katanya Presiden ikut campur," ujar Johnson.
Selain itu, Johnson juga menyoroti nihilnya penjelasan detail mengenai penghancuran barang-barang bukti terkait pembunuhan Brigadir J.
Namun yang paling mengecewakannya adalah dakwaan JPU yang membuka peluang untuk kembali mengadili Brigadir J dengan isu pelecehan seksual yang turut melibatkan Putri Candrawathi.
"Padahal kan sidang ini diwakili oleh jaksa, jaksa mewakili korban. Nah sementara siapa yang melakukan perlindungan dan membela klien saya, sementara klien saya sudah di kuburan?" ujar Johnson.
Karena itulah, Johnson tidak ragu menyebut surat dakwaan Sambo dan kawan-kawan malah seolah menggelar karpet merah untuk peradilan sesat.
"Ini jebakan ke arah peradilan sesat. Jadi bukan hanya lubang untuk meringankan atau membebaskan (terdakwa), tetapi seluruh konstruksi dakwaan ini memperlihatkan betapa bobroknya Mabes Polri," pungkasnya.
