Suara.com - Interaksi antara Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Justin Trudeau terekam kamera, di mana pemimpin China itu menuduh PM Kanada membocorkan detail pertemuan keduanya di KTT G20 Bali kepada media.
Seperti dilaporkan BBC, dengan bantuan seorang penerjemah, Presiden Xi mengatakan kepada PM Trudeau bahwa hal tersebut tidak pantas dan menuduhnya tidak memiliki “ketulusan”.
Persoalan yang dimaksud Xi dilaporkan terkait dengan tuduhan Trudeau soal spionase dan campur tangan China dalam proses pemilihan di Kanada yang dibahas keduanya di sela-sela pertemuan Group of Twenty.
Diskusi keduanya sendiri merupakan yang pertama dalam beberapa tahun.
Dalam rekaman yang beredar, yang difilmkan oleh wartawan di KTT G20, Presiden Xi dan Trudeau terlihat berdiri berdekatan dan bercakap-cakap melalui bantuan penerjemah.
"Semua yang kita diskusikan telah bocor ke surat kabar, dan hal itu tidak pantas," kata pemimpin China itu kepada Trudeau dalam bahasa Mandarin.
Momen ini termasuk langka bagi Presiden Xi, yang citranya selalu diatur dengan hati-hati oleh media pemerintah China.
Usai tersenyum dan menganggukkan kepala, PM Kanada menanggapi dengan mengatakan "di Kanada kami percaya dengan dialog yang bebas … terbuka dan terus terang, dan itulah yang akan terus kami lakukan".
"Kami akan terus bekerja sama secara konstruktif, tetapi akan ada hal-hal yang kita tidak setujui," tambahnya.
Sebelum Trudeau menyelesaikan kalimatnya, Presiden Xi meminta agar ia terlebih dahulu "menetapkan syarat-syarat", sebelum akhirnya menjabat tangan Trudeau dan pergi.
Pertemuan itu menggambarkan ketegangan antara China dan Kanada, yang memuncak sejak penahanan bos Huawei Technologies, Meng Wanzhou, pada 2018 dan penangkapan dua warga Kanada oleh Beijing atas tuduhan spionase. Ketiganya kemudian dibebaskan.
Kemudian, baru-baru ini Royal Canadian Mounted Police (RCMP) menangkap seorang pria di Provinsi Quebec atas tuduhan yang sama. Yuesheng Wang (35) diduga mendapatkan informasi rahasia tentang perdagangan yang digunakan untuk menguntungkan pemerintah China.
