Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum (pemilu). Hasilnya, terdapat lima partai politik yang dinyatakan KPU RI tidak memenuhi syarat.
Pengumuman KPU RI itu berdasarkan surat Nomor: 12/PL.01.1-Pu/05/2022. Surat itu ditandatangani Ketua KPU Hasyim Asyari di Jakarta pada Jumat (18/11/2022).
Lima parpol yang diputuskan tidak memenuhi syarat mengikuti Pemilu 2024 ialah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Republik, Partai Republiku Indonesia (Republiku) dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo).
Padahal sebelumnya Parsindo dan parpol lainnya sudah dinyatakan lolos sebagai calon peserta Pemilu 2024. Itu terjadi usai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang putusan.
Dalam sidang putusan, Parsindo menjadi pemohon dan KPU menjadi termohon.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Bawaslu sekaligus Ketua Majelis Sidang, Rahmat Bagja pada sidang putusan yang disiarkan melalui YouTube Bawaslu RI pada Jumat (4/11/2022).
Dalam putusan yang sama, Majelis Sidang Bawaslu juga memutuskan membatalkan Berita Acara KPU RI Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi.
"Memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan," jelasnya.
Lalu, majelis pemeriksa meminta termohon agar memberi kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan selama 1x24 jam.
KPU RI selaku termohon juga diminta untuk menyampaikan kepada Parsindo selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai.
"Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan," tuturnya.
Pada sesi lain, Bawaslu juga memutuskan menolak eksepsi pemohon yakni KPU RI terhadap termohon Partai Republiku.
"Memutuskan dalam eksepsi, menolak eksepsi pemohon," kata Bagja.
Bagja menyampaikan putuskan pembatalan Berita Acara KPU RI Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi.
TERPOPULER
