Tanggapi Bamsoet, Masinton PDIP Tak Mau Ada Pengulangan Sejarah Era Soeharto Terjadi pada Jokowi

Suara.com - Politisi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan semua pihak harus kembali kepada semangat konstitusi dan tidak boleh melakukan penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden 3 periode tanpa alasan yang kuat.

Menurutnya, jika hal itu dipaksakan untuk dilakukan hanya akan mengulang sejarah seperti apa yang dialami Presiden Soeharto.

Pernyataan Masinton itu menyusul adanya pernyataan dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.

"Menurut saya, kita kembali pada semangat konstitusi. Harus ada kepastian dalam ketata negaraan kita. Tidak boleh dasar pertimbangan yang tidak kuat, untuk dijadikan dasar untuk mengubah ketata negaraan kita. Kalau umpanya pemilu kan per 5 tahun maka harus ada argumentasi kuat kalau mau ditunda," kata Masinton ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, jika ada usulan penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden argumentasinya harus bisa diterima oleh publik.

"Apasih alasan logis biar diterima masyarakat? Apakah alasan recovry bisa dijadikan dasar? Harus dilempar ke publik dulu. Apakah bisa menerima?," tuturnya.

Ia mengatakan, jika alasan atau argumentasinya dipaksakan hanya akan mengulang sejarah buruk seperti apa yang dialami oleh Presiden Soeharto. Kala itu, kata Masinton, yang terjadi justru krisis ekonomi hingga krisis politik munculnya gerakan mahasiswa menduduki gedung DPR.

"Argumentasi harus dilempar, diuji ke publik. Kalau dipaksakan bisa seperti Suharto dulu, 97 pemilu, dan kemudian 97 juga pak Harto diangkat sidang MPR, kemudian sejak pak Harto dilantik di sidang MPR muncul krisis ekonomi, berpuncak pada krisis politik dan gerakan mahasiswa menduduki DPR dan 21 Mei pak Harto menyatakan berhenti," tuturnya.

Ia menegaskan, pihaknya tak mau sejarah kelam tersebut terulang pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini.

"Kita nggak ingin pengulangan sejarah terjadi pada pak Jokowi," ujarnya.

"Pak Jokowi jika argumentasi perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilunya tidak diterima masyarakat dan cenderung dipaksakan, itu bisa jadi nanti menjadi bolak-balik, bisa jadi Boomerang Terhadap Pak Jokowi sendiri. Apa yang sudah dikerjakan akan jadi hilang seketika," sambungnya.