Suara.com - Pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengancam akan angkat senjata dan pindah ke Malaysia karena merasa dana bagi hasil (DBH) kecil terus menuai kritikan dari berbagai pihak.
Seperti diketahui, Adil mengeluarkan ucapan itu dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Riau pada Kamis (9/12/2022) lalu.
Rapat itu dihadiri para kepala daerah di Riau, termasuk Gubernur Riau Syamsuar, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman.
"Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan, tak mungkin kan. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrem," ucapnya saat itu.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pengamat pertahanan keamanan dan intelijen Susaningtyas Kertopati dan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut menyayangkan omongan Adil.
"Menurut pandangan saya, sebaiknya Pak Bupati Meranti berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, apalagi sebagai tokoh panutan dan berpendidikan," ucap Susaningtyas atau yang akrab disapa Nuning.
Menurutnya, tidak masalah jika mengkritik pemerintah pusat, dengan syarat kritikan disampaikan berdasarkan data dan aturan, bukan malah mengancam akan angkat senjata.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyatakan bahwa ucapan Adil dikhawatirkan bisa masuk dalam kategori makar.
"Sebaiknya berhati-hati jika masuk ranah kedaulatan RI. Ungkapan bahwa minta Meranti dikasihkan ke negara tetangga dan mau angkat senjata itu dikhawatirkan bisa masuk dalam ranah makar," lanjutnya.
Baca Juga: Polemik Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Iblis dan Ancam Angkat Senjata, Kena Tegur Keras Mendagri
Senada dengannya, Sahroni juga menyampaikan hal serupa. Protes yang dikeluarkan Adil mengenai DBH kecil lebih baik jika diselesaikan melalui adu data secara transparan dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM.
"Dugaan ketidakadilan DBH yang dipersoalkan Bapak Bupati, kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab. Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data," ucap Ahmad Sahroni.
Sekjen Partai NasDem ini menegaskan bahwa ancaman Adil dapat berpotensi dikategorikan sebagai makar apabila tidak dipertanggungjawabkan.
"Sekarang yang jadi persoalan, Bapak Bupati harus pertanggungjawabkan ucapan Bapak. Ucapan Bapak yang menghina kementerian dan 'ancaman' menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif. Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar," ucapnya.
