Kemudian, 75 persen provinsi di tingkat kota/kabupaten, dan 50 persen kota/kabupaten di tingkat kecamatan, serta keanggotaan minimum 1.000 orang atau 1/1.000 di tingkat kota/kabupaten.
Namun, Amien Rais membantah dan menyatakan bahwa Partai Ummat di dua Provinsi yakni NTT dan Sulawesi Utara sudah memenuhi syarat dan mengikuti aturan sebagaimana peraturan perundang-undangan.
Ia kembali menduga alasan ketidaklolosan partainya karena hal lain. Menurutnya, selama ini Partai Ummat memang dinilai terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah sehingga sengaja disingkirkan.
"Kami menyatakan bahwa Partai Ummat memang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, mungkin ya karena itu maka telah disingle out menjadi satu-satunya partai yang disingkirkan," kata Amien.
Partai Ummat Lapor ke Bawaslu
Merasa dicurangi, Ketua Tim Advokasi Hukum Partai Ummat, Denny Indrayana, melayangkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Tepatnya usai dinyatakan tak lolos sebagai partai peserta Pemilu 2024.
Menurutnya, pengajuan gugatan sengketa pemilihan umum ke Bawaslu ini untuk membuktikan adanya kedzaliman yang ditujukan kepada Partai Ummat. Diketahui, partai itu sudah mengantongi sejumlah bukti.
"Permohonan sengketa proses pemilu akan disampaikan kepada Bawaslu RI, untuk membuktikan kedzaliman yang ditimpakan kepada Partai Ummat," kata Denny dalam keterangannya, Jumat (16/12/2022).
"Prinsip pemilu yang jujur dan adil lagi-lagi berada di ujung tanduk. Baru saja di perjalanan awal, indikasi kecurangan pemilu menguat dan menciderai proses penentuan partai peserta Pemilu 2024," katanya lagi.
Baca Juga: DKI Jakarta Jadi Provinsi Paling Rawan Pelanggaran Pemilu 2024
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
