Infografis
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memediasi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan pihak Kementerian Keuangan. Mediasi itu dilakukan buntut dari pernyataan Adil yang mempermasalahakn dana bagi hasil (DBH) migas.
Dalam mediasi tersebut, Kemendagri turut mengundang Gubernur Riau Syamsuar serta Kementerian ESDM.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan mediasi berjalan cair. Suasana antara Adil dan pihak Kemenkeu juga sudah jernih.
"Ini tadi semuanya sudah cair kok tak ada masalah, sudah clear. Jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin-dingin juga semua," kata Fatoni di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Kendati suasana sudah mencair, Fatoni mengatakan masih ada agenda pertemuan berikut untuk membicarakan lebih teknis persoalan DBH minyak di Kepulauan Meranti. Rencananya, pertemuan itu dilangsungkan di Kemendagri pada Rabu besok.
"Itu lebih teknis lebih detail. Kalau secara globalnya kita sudah clear, kita buka data semuanya, semuanya tak ada dusta di antara kita. Semuanya ngomong data karena semua penetapan ini berdasarkan data," kata Fatoni.
Sementara itu, Adil tidak banyak bicara. Ia hanya manut dengan apa yang disampaikan Kemendagri melalui Fatoni.
"Untuk sementara ikut Pak Dirjen. Ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit, dari kami segini, dari anu ESDM begini, dari Kemenkeu begini, tapi insyaallah besok baru dicocokkan, insyaallah besok selesai," kata Adil.
Adil juga menanggapi ihwal data terkait DBH untuk Meranti dengan asumsi harga minyak US$ 60 dolar per barel dan DBH dengan asumsi harga minyak US$ 60 dolar per barel.
Baca Juga: Diundang ke Jakarta, Gubernur Syamsuar Ingin DBH Sawit Punya Aturan Jelas
"Kalau kemarin asumsi tapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tnggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya, dah segitu saja," kata Adil.
Ngamuk ke Kemenkeu soal DBH
Diketahui, Adil jadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kemenkeu terkait pembagian DBH minyak. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Meranti bahkan mengancam terkait angkat senjata hingga menyinggung bahwa Meranti pindah ke negara tetangga, alias Malaysia.
Adil menyebut, DBH yang diterima daerahnya tidak sesuai. "Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau dikutip pada Senin (12/12/2022).
Menjawab pertanyaan itu, menurut Lucky, pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.
