Suara.com - Presiden Joko Widodo telah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 pada 30 Desember 2022 kemarin. Penetapan Perppu itu membuat masyarakat Indonesia geger karena ada beberapa poin yang dianggap merugikan kaum pekerja.
Walau begitu, Jokowi menanggapi keluhan masyarakat itu dengan santai. Ia menilai bahwa polemik yang terjadi sebagai hal wajar. Simak aturan di Perppu Cipta Kerja yang dianggap merugikan berikut ini.
1. Libur Pekerja 1 Hari Dalam Sepekan
Belakangan ini ramai muncul rumor bahwa hari libur pekerja hanya satu hari dalam sepekan. Padahal di UU Ketenagakerjaan sebelumnya, disebutkan pekerja memiliki hak libur 2 hari dalam sepekan. Aturan hari libur pekerja dalam Perppu pasal 77 Ciptaker yang jadi kontroversi itu berbunyi:
1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau
- 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu
Menurut aturan itu, libur pekerja yang bekerja 8 jam sehari tetap dua kali per minggu. Sayangnya tak dijelaskan secara lebih rinci lagi terkait hal tersebut.
2. Outsourcing
Perppu Cipta Kerja Pasal 81 poin 19 sampai dengan 21 mengatur soal outsourcing. Dalam pasal tersebut, tak dijelaskan pekerjaan dalam bidang apa saja yang bisa menggunakan tenaga outsourcing.
Dengan demikian bisa dikatakan bahwa semua jenis pekerjaan bisa menggunakan tenaga outsourcing yang akan merugikan buruh dan pekerja.
3. Upah Minimum
Perppu Cipta Kerja Pasal 88 D ayat 2 menjelaskan bahwa besaran upah minimum ditentukan beberapa variabel yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.
Namun, dalam kata "indeks tertentu" ini tidak disebutkan dengan jelas definisinya sehingga bisa menjadi blunder untuk para pekerja di kemudian hari.
4. PHK
Berikutnya terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja. Perppu ini dinilai tidak memberi perlindungan pekerja dari PHK secara sepihak dari perusahaan. Perppu seakan memberi ruang subjektivitas untuk menilai pekerja dan memecat mereka jika perusahaan mau.
5. Pesangon
