Suara.com - PDIP terus mendorong agar Pemilu 2024 dilakukan dengan menyoblos gambar partai atau dengan kata lain, menggunakan sistem proporsional tertutup. Hal itu rupanya mendapatkan kritikan dari Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin menyampaikan bahwa pihaknya memahami keinginan PDIP tersebut. Apalagi, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sempat muncul anjuran agar pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.
Namun wacana tersebut tidak jadi diberlakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang panjang. Pemilu pun dilakukan secara adil dengan sistem proporsional terbuka.
"Saya memahami betul kenapa Pak Hasto ingin sekali menerapkan sistem tertutup," kata Nurul saat menghadiri rilis survei Indikator Politik yang digelar secara virtual, Rabu (4/1/2023).
"Waktu kami di Komisi II juga seperti itu. Tapi akhirnya, tawaran setelah berdiskusi panjang waktu itu pada Pak SBY disetujui sebetulnya mix member proporsional itu yang paling adil," tambahnya.
Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu harus mengalami perubahan yang disertai edukasi pada para pemilih. Ia pun menyoroti PDIP yang sangat percaya diri dengan sistem proporsional tertutup, di mana sistem itu dinilai hanya menguntungkan partai berlambang banteng tersebut.
"Kami melihat bahwa Mas Hasto sangat percaya diri dengan sistem tertutup karena political id-nya sangat kuat dan semua di-approval Pak Jokowi. Kemudian PDIP ada Pak Ganjar di situ, tapi tidak memberikan efek kepada yang lain," terangnya.
Selain itu, Nurul juga menilai pemilu dengan sistem proporsional tertutup belum tentu bisa mengurangi ego dari masing-masing partai politik, serta menghindari oligarki dalam pemilu. Ini terlihat dari surat pernyataan sikap yang sebelumnya diterbitkan delapan partai politik parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup.
"Jadi partai politik tidak menjadi ego (sistem proporsional tertutup), kami tidak percaya, tidak ada oligarki kami tidak percaya, memerangi korupsi kami tidak percaya bahwa dengan sistem tertutup semua akan lebi baik," tegasnya.
Nurul berkaca pada wacana perubahan sistem proporsional pemilu pada 2016 lalu. Kala itu, banyak lembaga survei yang menantang keras usulan tersebut. Situasi berbeda dengan saat ini, di mana lembaga survei justru terkesan bungkam.
Ditambah saat itu SBY ikut memveto keputusan tersebut. Berbeda dengan saat ini, di mana semua pihak seolah mendukung diberlakukannya sistem proporsional tertutup. Karena itu, lembaga survei pun diminta untuk vokal dan tidak kalah dengan satu partai.
"Saya mengajak, ayo dong lembaga survei pada bergerak juga. Jangan diam saja. Masa kita delapan fraksi kalah sama satu fraksi (PDIP) saja," ajak Nurul.
"Ayo Pak Hasto jangan terlalu keras. Kita harus mengutamakan mengusung suara rakyat, biarkan rakyat itu pembelajaran politik dengan cara memilih siapa orang-orang yang mereka percaya," tandasnya.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER
