Selain Bikin Anggota DPR Gadaikan SK, Sistem Proporsional Terbuka Berpotensi Timbulkan Konflik Sosial

Chandra Iswinarno

Kamis, 05 Januari 2023 | 05:50 WIB
Selain Bikin Anggota DPR Gadaikan SK, Sistem Proporsional Terbuka Berpotensi Timbulkan Konflik Sosial
Partai Politik Peserta Pemilu 2024. (Dok. KPU)

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Jimmy Z Usfunan mengemukakan, selain memicu anggota legislatif menggadaikan SK jabatan, sistem pemilu menggunakan proporsional terbuka juga bisa memicu konflik sosial.

Ia menyebabkan, sistem proporsional terbuka yang mengharuskan setiap caleg mengeluarkan modal besar akan meningkatkan ketegangan kompetisi yang bisa berujung konflik dengan teman sendiri pada satu partai.

Jimmy mencontohkan, pada 2019 lalu terjadi penganiayaan terhadap sesama calon partai dalam pemilihan anggota DPR di satu daerah pemilihan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga terjadi penganiayaan calon legislatif di Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga satu partai.

"Bayangkan saja, jika konflik itu melibatkan para pendukung, bukankah akan menimbulkan konflik sosial yang besar di masyarakat. Sementara saat ini, Indonesia memiliki 514 kabupaten/Kota dan 38 Provinsi, tentunya ini bisa jadi masalah besar nantinya," katanya.

Tak hanya itu, bahkan keresahan sosial lainnya akibat sistem proporsional terbuka juga berdampak pada psikologis calon legislatif yang gagal mengalami depresi, gangguan jiwa, bahkan bunuh diri seperti yang terjadi pada 2019.

Sedangkan dari sisi pemilih, akan kembali alami kebingungan dalam melakukan pencoblosan, seperti pada Pemilu 2019 lalu.

Pemilih nantinya dihadapkan pada lima surat suara dalam waktu yang bersamaan. Surat suara tersebut yakni terdiri dari kertas pemilu presiden/wakil presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Tak hanya itu, dia mengemukakan, masing-masing surat suara calon DPR atau DPRD di provinsi kabupaten kota berisikan nama-nama calon yang begitu banyak, yang akhirnya menyebabkan pemilih tidak menggunakan rasionalitasnya dalam memilih.

"Hal itu bisa saja. Akhirnya melihat pada foto atau karena popular, serta tidak mungkin jika pemilih nantinya bertindak yang mengakibatkan surat suara itu tidak sah," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Waketum Golkar Sentil PDIP Soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Langgengkan Oligarki: Ayo Utamakan Suara Rakyat Lah!

Waketum Golkar Sentil PDIP Soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Langgengkan Oligarki: Ayo Utamakan Suara Rakyat Lah!

News | Rabu, 04 Januari 2023 | 21:37 WIB

Mau Proporsional Terbuka atau Tertutup, Tak Ada Jaminan Calon Pemilih Benar-benar Kenal Calegnya

Mau Proporsional Terbuka atau Tertutup, Tak Ada Jaminan Calon Pemilih Benar-benar Kenal Calegnya

News | Rabu, 04 Januari 2023 | 19:57 WIB

Golkar Semprot PDIP Usai Ngotot Pemilu 2024 Coblos Partai: Jangan Terlalu Keras!

Golkar Semprot PDIP Usai Ngotot Pemilu 2024 Coblos Partai: Jangan Terlalu Keras!

News | Rabu, 04 Januari 2023 | 18:40 WIB

Terkini

DPR Minta Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Tak Dibiarkan Berjuang Sendiri

DPR Minta Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Tak Dibiarkan Berjuang Sendiri

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:51 WIB

Apakah Bikin SKCK Wajib Punya BPJS Kesehatan Aktif? Ini Penjelasan dan Cara Ceknya

Apakah Bikin SKCK Wajib Punya BPJS Kesehatan Aktif? Ini Penjelasan dan Cara Ceknya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 14:50 WIB

Waspada Ancaman Serangan Siber ke Perbankan, BI Minta Warga RI Tak Panik

Waspada Ancaman Serangan Siber ke Perbankan, BI Minta Warga RI Tak Panik

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 14:49 WIB

Ironi COP31: Krisis Iklim Makin Parah, Biang Kerok Emisi Karbon Ini Justru Terus Genjot Produksi

Ironi COP31: Krisis Iklim Makin Parah, Biang Kerok Emisi Karbon Ini Justru Terus Genjot Produksi

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 14:47 WIB

Tradisi Perawatan Khas Indonesia Unjuk Gigi di Ajang Wellness Internasional Hong Kong

Tradisi Perawatan Khas Indonesia Unjuk Gigi di Ajang Wellness Internasional Hong Kong

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 14:47 WIB

Buku The Dictionary Story, Ide Unik Merayakan Imajinasi Lewat Kata-Kata

Buku The Dictionary Story, Ide Unik Merayakan Imajinasi Lewat Kata-Kata

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 14:45 WIB

73 Ribu Hektar Kubah Gambut Sumsel Terbakar, Luasnya Lebih Besar dari Singapura

73 Ribu Hektar Kubah Gambut Sumsel Terbakar, Luasnya Lebih Besar dari Singapura

Sumsel | Jum'at, 20 November 2026 | 14:44 WIB

UMP DKI Jakarta Ditetapkan Rp6,1 Juta, Apindo: Di Luar Kemampuan Bayar Perusahaan

UMP DKI Jakarta Ditetapkan Rp6,1 Juta, Apindo: Di Luar Kemampuan Bayar Perusahaan

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 14:36 WIB

MPR Dikejar Tenggat, Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran Dimulai

MPR Dikejar Tenggat, Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran Dimulai

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:36 WIB

Viral Sekuriti Naik Kap Mobil di PIK, Pengemudi Ternyata Polisi Usai Gerebek Kampung Ambon

Viral Sekuriti Naik Kap Mobil di PIK, Pengemudi Ternyata Polisi Usai Gerebek Kampung Ambon

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:36 WIB

×