Infografis
Suara.com - Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau kebijakan jalan berbayar akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penerapan ERP bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan jalan.
Kebijakan tersebut sudah tercantum dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Berkaitan dengan hal itu, berikut ini sanksi bagi pengendara yang langgar ERP di Jakarta.
Sanksi Denda 10 Kali Lipat dari Tarif Normal
Pengendara yang melanggar ERP akan dikenakan sanksi berupa denda sepuluh kali lipat dari tarif normal. Sanksi tersebut tercantum pada Pasal 16 ayat (1) yang berisi:
“Setiap Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang melanggar ketentuan pembayaran Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik di Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik akan dikenakan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik tertinggi yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.”
Denda tersebut kemudian akan disetorkan ke rekening kas daerah dan/atau Penyelenggara Pengendalian Lalu lintas Secara Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme lebih rincinya akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
Hingga kini, belum ada rincian tarif jalan ERP. Kepala Unit Pengelolaan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli menekankan bahwa penerapan ERP ini akan berlaku secara bertahap mulai 2023.
Jalan yang menjadi uji coba penerapan adalah Bundaran HI sepanjang 6,12 km. penetapan uji coba itu akan dilakukan di titik tertentu lainnya.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan besaran tarif ERP, yakni Rp5000 hingga Rp19.900 untuk sekali melintas.
Baca Juga: Dear Warga Jakarta, 25 Jalan Ini Akan Berbayar dari Rp 5.000 - Rp 19.000
Ketentuan Electronic Road Pricing
