Dalam keterangan tertulisnya, Azwar Anas menyatakan, tidak semua anggaran tersebut habis hanya untuk rapat dan studi banding.
"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal," klarifikasi Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB, Minggu (29/1/2023).
"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," sambungnya.
DPR ikut angkat bicara
Pernyataan MenPAN-RB yang menyatakan banyak anggaran pengentasan kemiskinan yang menguap, diamini oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang.
Menurut dia, selama ini belanja sosial kementerian Lembaga memang belum mencerminkan percepatan mengangkat status masyarakat miskin menjadi hidup lebih layak.
Marwan melanjutkan, di saat Kementerian/Lembaga menghabiskan anggaran dengan sia-sia, puluhan juta masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial setiap tahun, masih banyak yang belum mampu berkembang jika diberi bantuan permodalan yang cukup.
"Membicarakan orang miskin, menghabiskan anggaran besar, padahal si miskin itu butuh Rp20 juta saja, keluar dari kemiskinan. Dikasih saja modal yang betul-betul yang tidak bisa diangkat, itulah yang baru kita santuni," katanya.
LSM tak heran dengan pemborosan anggaran
Sementara itu, LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan tak heran dengan pemborosan anggaran pengentasan kemiskinan yang disebut Azwar Anas.
Sekjen FITRA Misbah Hasan mengatakan, fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis hanya untuk rapat dan studi banding, sudah terjadi sejak dulu yang selalu berulang setiap tahun.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
TERPOPULER
