Demokrat dan PDIP Memanas, Hasto: Pemilu Era SBY Bikin Partai Digerakkan Kapital

Senin, 20 Februari 2023 | 08:41 WIB
Demokrat dan PDIP Memanas, Hasto: Pemilu Era SBY Bikin Partai Digerakkan Kapital
Caption : Mantan Presiden dua periode masa jabatan 2004-2014, SBY saat membagikan pandangan untuk pemilu 2024 di RM Warunge Dewek, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Rabu (11/1/2023) malam. [Suara.com/Anang Firmansyah]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mempertanyakan urgensi penggantian sistem Pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup. 

Menurut Hasto SBY sedang lupa dengan apa yang pernah diperbuatnya ketika masih menjadi presiden pada tahun 2008 lalu.

“Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang Pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” kata Hasto dalam keterangannya dikutip Senin (20/2/2023).

Menurut dia, sistem pemilu dirubah saat era SBY sebagai strategi jangka pendek Demokrat untuk meraih kemenangan. Bahkan, Hasto menyebut target kemenangan itu bisa mencapai 300 persen.

“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," kata Hasto.

Sekjen DPP PDI Hasto Kristiyanto di Bandung, Jabar pada Sabtu (28/1/2023).
Sekjen DPP PDI Hasto Kristiyanto di Bandung, Jabar pada Sabtu (28/1/2023).

"Sehingga, mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral. Dan itu dipakai, dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut,” sambung dia.

Hasto lantas nenyampaikan terkaitjudical review yang saat ini sedang berporses di Mahakamah Konstitusi, berbeda dengan yang dilakukan pada 2008 silam.

“Judical review sekarang tidak dilakukan oleh partai karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review," lanjut dia.

"Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada zaman Pak SBY tersebut, yang terjadi ternyata liberalisasi politik yang luar biasa yang menyulitkan kami untuk mencalonkan rektor, untuk mencalonkan akademisi, untuk mencalonkan pakar untuk mencalonkan budayawan, untuk mencalonkan tokoh-tokoh betawi, untuk mencalonkan tokoh-tokoh nelayan,” kata Hasto.

Baca Juga: Ditandai Pemasangan Jaket Partai, Teten Masduki Resmi Gabung PDI Perjuangan

Menurut Hasto, penggantian sistem Pemilu menjadi proporsional terbuka yang dilakukan era SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI