Anggaran Terbatas, Jadi Dalih Komnas HAM Lambat Tangani Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disebut lambat menangani beberapa kasus pelanggaran yang terjadi di Papua.

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan, beralasan pihaknya terkendala urusan anggaran yang terbatas.

"Persoalan ini juga ya, anggaran yang terbatas," kata Hari kepada wartawan di Komnas HAM, Jumat (3/3/2023).

Menurutnya, penanganan kasus pelanggaran HAM tidak hanya difokuskan yang terjadi di Papua. Anggaran Komnas HAM kata dia, harus dibagi secara rata untuk penanganan kasus lainnya.

"Karena kan persoalan Papua ini kan juga dengan persoalan-persoalan lain anggarannya juga terbatas, harus dibagi," ucap Hari.

"Kalau ini semua anggarannya dikasih Papua nanti yang persoalan pelanggaran HAM berat nanti kasus yang lainnya jadi nggak ada anggaran," sambungnya.

Lambat Tangani Kasus

Sebelumnya Front Mahasiswa Papua Anti Kekerasan mengkritik proses pengusutan beberapa kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Tanah Papua.

Menurut mereka, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) begitu lambat menangani laporan yang sudah mereka adukan.

"Kerjanya mereka (Komnas HAM) lambat banget, jadi kami menyesali itu. Pengaduan sudah dari tahun 2022 sampai sekarang belum ada hasil yang jelas," kata Koordinator Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua Rudy Kogoya, Jumat (3/3/2023).

Beberapa kasus yang sudah diadukan ke Komnas HAM ialah kasus penyiksaan kepada anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh prajurit TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kasus kericuhan di Dogiyai, Papua Tengah, serta insiden berdarah di Wamena, Papua Pegunungan.

Rudy menyebut pihaknya sangat menyayangkan lambannya penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua. Kata dia, para anggota Komnas HAM berdalih baru saja berganti pengurusan sehingga proses penanganan kasus terkendala.

"Kami sangat menyayangkan itu, kami berharap Komnas HAM kerjanya bisa lebih cepat itu, jadi alasan mereka tadi mereka lambat karena ada pergantian pengurus," ujar Rudy.

"Itu kan bukti bahwa tidak adanya kerja yang sistematis dalam lembaga ini, sehingga ketika ganti pemimpin mereka kebingungan. Jadi kami berharap lebih baiklah ke depan," sambungnya.