Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengkritik rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk impor 10 set kereta. Andre menilai rencana itu menandakan KCI hanya bermental impor tanpa ada perencanaan yang jelas.
Diketahui impor kereta itu dilakukan untuk menggantikan sejumlah kereta yang akan dipensiunkan pada tahun ini. Merujuk permasalahan demikian, Andre mengatakan seharusnya KCI dapat berencana jauh hari untuk memesan kereta buatan dalam negeri yang diproduksi PT INKA (persero), bukan malah impor.
"Tapi tenyata tidak dilakukan oleh mereka. Malah mereka memesan mengimpor memesan impor barang. Menurut saya ini mereka tidak punya perencanaan," kata Andre dihubungi, Senin (6/3/2023).
Di sisi lain, Andre melihat kurangnya keberpihakan KCI terhasap produk lokal, dalam hal ini kereta poduksi INKA.
"Seharusnya kalau emang ingin membeli dan butuh, direncanakan dong. Kan dia sudah tahu 2023 barangnya harus diganti. Jadi ini memang mentalnya dugaan saya mentalnya mental tukang impor. KCI ini dugaan saya memang mental tukang impor," kata Andre.
Dalam kasus ini, Andre menegaskan kesalahan ada di KCI karena tidak memiliki perencanaan jauh hari.
"Seharusnya kalau sudah tahu mereka rencanain dong dari 2021. Ini tidak, berarti kesalahan itu di KCI," kata Andre.
INKA sendiri menurut dia tidak bisa disalahkan, dalam pemesanan kereta tentu memikiki jangka waktu. Bukan hari ini pesan, besok langsung jadi.
"Jadi ngapain saja lu. Kalau lu memang butuh 2023 kenapa lu nggak pesen dari jauh-jauh hari? Emang bikin kacang goreng? Ini emang INKA itu pabrik kacang goreng hari ini pesan terus besok ada?" kata Andre.
Dikritik Luhut
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sangat menyayangkan praktik impor kereta api listrik bekas dari Jepang. Luhut berpendapat seharusnya PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat perencanaan untuk tidak melakukan impor.
"Dulu impor barang bekas, masa sekarang mau impor barang bekas lagi? Jadi kita bilang kenapa enggak buat perencanaan untuk tidak impor," kata Luhut di Kantor Menko Marves, dikutip dari RRI Sabtu (04/03/23).
Luhut mengaskan ada baiknya praktik impor dikurangi dan beralih ke produk dalam negeri. Meskipun harga KRL baru mahal, namun setidaknya perputaran uang terjadi di dalam negeri.
"Memang mungkin sedikit lebih mahal, Tapi uangnya berputar dalam negeri," ujar Luhut.
Selain itu Luhut juga mengatakan bahwa kegiatan impor barang boleh dilakukan apabila industri dalam negeri tidak mampu memproduksi barang baru. Namun, karena waktu yang tidak memungkinkan, sebelum impor pemerintah akan meminta BPKP mengaudit secara mendalam agar tidak terjadi penyimpangan.
TERPOPULER
