Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut melakukan pembungkaman halus terhadap pengamat yang kerap mengkritisi Pemprov DKI. Anggapan ini muncul setelah Heru mengangkat Azas Tigor Nainggolan sebagai Komisaris Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta.
Menanggapi hal itu, Azas Tigor menilai pihak yang membuat pandangan tersebut terlalu jahat. Ia menyebut Heru tak mungkin secara sengaja membungkam pihak yang berpotensi mengkritiknya.
"Ya nggak lah, jangan gitu lah. Kok jadi jahat betul gitu ya. Masak saya, misalnya kasih jabatan ke anda untuk membungkam anda, masa mau sih? Jahat banget saya," ujar Tigor saat dikonfirmasi, Selasa (28/3/2023).
Dalam beberapa kesempatan di era Heru menjabat, Tigor mengaku sudah melayangkan beberapa kritik. Salah satu contohnya, ketika memrotes maraknya parkir liar di depan Mal Grand Indonesia.
"Terus saya kasih masukan lagi soal TransJakarta yang sering kecelakaan. Ya sudah diperbaiki kan, sekarang udah lumayan. Angka kecelakaannya udah berkurang," jelasnya.
"Terus saya dapat video tuh kan, tentang kesemrawutan parkir liar segala macam di Kota Tua. Saya bilang, saya dapat video nih, pak (Heru). Nggak ada masalah," katanya menambahkan.
Menurutnya, pemberian kritik tidak ada masalah karena ia tak menyerang kepada pribadi tertentu, melainkan instansinya. Kritik yang ia sampaikan juga disebutnya bertujuan membangun demi perkembangan transpostasi di Jakarta yang lebih baik.
"Artinya, ya tetap kasih masukan untuk perbaika itu kan bagus dong. Yang saya kritisi itu kan bukan orang, bukan pribadi. bisa kebijakan, mungkin saya kasih masukan tentang kejadian kan gitu. Kalau ada apa-apa saya kasih masukan," pungkasnya.
Sebekumnya, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai sebenarnya ada motif lain dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengangkat Azas Tigor Nainggolan sebagai Komisaris PT LRT Jakarta. Ia menyebut Heru juga bertujuan melakukan pembungkaman halus kepada Tigor.
Tigor memang diketahui merupakan sosok yang kerap kali melontarkan kritik kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, khususnya berkaitan dengan transportasi. Di era Heru Budi saat ini, ia beberapa kali mengkritisi soal parkir liar, kerugian karena bus mangkrak, hingga kasus pelecehan seksual di angkutan umum.
"Ini mungkin cara-cara pembungkaman halus ya, menarik mereka yang kritis menjadi komisaris agar mereka tidak bersuara lagi," ujar Ujang saat dikonfirmasi, Minggu (26/3/2023).
Dengan menjadikan kritikus ke dalam lingkaran pemerintah seperti Komisaris, kata Ujang, maka mereka tak lagi berani menyuarakan pernyataan yang justru bertentangan dengan pemerintah.
"Ketika sudah dapat tempat kan mereka tidak dapar kritis lagi, karena sudah menjadi bagian dari pemerintah daerah itu. Sudah menjadi bagian dari pihak yang dikritiknya itu," ucapnya.
Menurut Ujang, memberikan jabatan tinggi pada pihak yang kerap mengkritik sebagai upaya pembungkaman adalah hal yang biasa. Bahkan, hal ini sudah terjadi sejak era Presiden Soeharto dulu.
"Itu terjadi di masa orde baru hingga masa kini, di mana kalau ada orang yang kritis dimanapun gitu dia ditarik dan dirayu-rayu di kasih tempat," tuturnya.
TERPOPULER
