Suara.com - Para pendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty kompak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sewaktu sewaktu majelis hakim memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).
Pantauan Suara.com, Senin (17/4/2023), momen itu terjadi bermula saat panitera pengganti meminta para pengunjung sidang untuk berdiri. Tiba-tiba, seorang pria yang menggunakan kemeja putih dari barisan kursi pengunjung sidang memberi komando untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
"Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadiri dimohon berdiri," ujar panitera pengganti.
"Hiduplah Indonesia Raya!," kata pria berkemeja putih diiringi oleh para pendukung Haris dan Fatia lainnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Di sela-sela itu, Ketua Hakim Cokorda Gede Arthana sempat menegur para pendukung Haris dan Fatia dengan mengetuk palu sidang beberapa kali. Namun, para pendukung Haris dan Fatia tetap lantang menyanyikan bait Indonesia Raya sambil mengepalkan tangan.
"Cukup berhenti, cukup!," ujar Ketua Hakim sambil mengetuk palu sidang beberapa kali.
Selepas lagu Indonesia Raya selesai dikumandangkan, seorang pria menyampaikan komplain kepada ketua hakim yang mengetuk palu sidang beberapa kali.
"Kan nyanyi lagu Indonesia Raya pak, lagu kebangsaan. Kok disuruh berhenti?" ucap pria itu.
Setelah itu, Ketua Hakim Cokorda Gede kembali mengetuk palu sidang menandakan sidang dibuka dan dimulai. Hingga saat ini sedang masih berlangsung dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa Haris atas dakwaan jaksa penuntut umum.
Untuk diketahui, Haris didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa. Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4/2023).
Jaksa menyatakan pernyataan Haris dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.
Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.
Haris didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
TERPOPULER
