REGIONAL:
Viral di media sosial perselisihan antara relawan pengawal ambulans. Dari rekaman video yang kini beredar di dunia maya, pemotor tersebut diduga menghalangi laju dari ambulans.
Dalam unggahan Instagram @fakta.indo, dijelaskan bahwa insiden tersebut berawal pada saat ambulans melaju dari arah Parung, Bogor, Jawa Barat dengan sirine menyala.
Namun, pada saat relawan membantu mengosongkan jalan, seorang pengendara yang membawa kendaraan motor matik dengan wanita dibelakangnya turut melaju di depan ambulans. Sontak ambulans tersebut memperingatkan motor untuk menepi dengan menggunakan pengeras suara. Sementara itu, relawan juga mencoba menegur pengendara tersebut.
Merasa tidak terima, pengendara matik putih tersebut justru bersikap tidak sopan terhadap patwal. Pengendara motor tersebut menendang patwal hingga situasi semakin memanas.
Lantas, bagaimanakan aturan yang berlaku pada saat patwal sipil mencoba mengawal ambulans? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Polda Metro Jaya pernah memberikan peringatan kepada warga sipil untuk tidak turut serta dalam mengawal ambulans di jalan. Berdasarkan aturan yang berlaku, hanya aparat kepolisian lah yang bisa melakukan pengawalan terhadap ambulans di jalan raya.
Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Bukan tanpa alasan, selain karena aturan, terdapat alasan lain mengapa warga sipil tidak diperkenankan untuk mengawal ambulans. Pertama, pada saat melakukan pengawalan, sipil harus menghentikan atau memperlambat kendaraan lain, sedangkan kewenangan tersebut hanyalah dimiliki oleh aparat kepolisian.
Kepolisian menegaskan bahwa tidak ada pengecualian terkait dengan hal tersebut. Ambulans dinilai sebagai kendaraan prioritas yang sudah mempunyai sirine, sehingga tidak perlu lagi adanya pengawalan khusus terlebih dari kalangan sipil.
Aturan pengawalan ambulans ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 135 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 wajib dikawal petugas kepolisian dan atau menggunakan isyarat lampu merah ataupun biru dan membunyikan sirine.
Pasal 134 mengatur terkait dengan pengguna jalan yang memperoleh hak utama seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan iring-iringan pengantar jenazah. Lalu, dalam Pasal 135 Ayat 2 disebutkan bahwa kepolisian melakukan pengamanan apabila mengetahui pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.
Lalu selanjutnya dalam Pasal 135 Ayat 3 menetapkan alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu tak berlaku untuk kendaraan yang memperoleh hak utama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 134.
Adapun bagi sipil yang melakukan pengawalan ambulans bisa ditilang sesuai dengan Pasal 287 Ayat 4 yang membahas terkait dengan pelanggaran penggunaan hak utama di jalan dengan ancaman denda Rp 250 ribu atau hukuman penjara paling lama satu tahun.
Sementara itu, ambulans juga wajib mendapatkan prioritas daripada pengendara lain. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang 22/2009 Pasal 134 mengatur soal daftar tujuh kendaraan prioritas di jalan.
Daftar tujuh Kendaraan prioritas di jalan:
1. Pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans pengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia
5. Kendaraan pimpinan serta pejabat negara asing, lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan jenazah
7. Konvoi atau kendaraan yang memiliki kepentingan tertentu berdasarkan persetujuan kepolisian.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
TERPOPULER
