Suara.com - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo sempat menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/5/2023). Setelah menemui Jokowi, Hary langsung menyambangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menemui Prabowo.
Pertemuan itu dilakukan di hari yang sama. Tidak sendirian, Hary Tanoe menemui Prabowo bersama dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).
Dalam pertemuan tersebut, Hary Tanoe dan Prabowo beserta PSMTI sempat membicarakan terkait cara menghasilkan kebijakan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh rakyat. Selain itu, mantan Danjen Kopassus tersebut mengajak seluruh pihak untuk dapat menjaga kerukunan dan stabilitas negara agar pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada seluruh elemen masyarakat.
"Siapapun yang berkuasa mari kita berkompromi. Jangan zero sum game. Kita bisa hidup dengan baik, tenang, dan rukun. Saya kira itu kuncinya. Ini juga hasil dari kajian-kajian strategis. Semua negara yang bisa take-off adalah karena kekompakan," tuturnya.
Prabowo lantas memberikan contoh pengambilan kebijakan untuk persoalan kemacetan.
“Kalau kita umpamanya di Jakarta macet, lalu mengeluh dan kita hanya marah-marah. Itu tidak menyelesaikan apapun. Kalau kita tidak mau macet berarti kita harus punya pemerintah daerah dan didukung pemerintah pusat yang bisa menganjurkan, melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah macet,” terangnya.
Menurutnya, baik pemerintah daerah atau pusat perlu bersinergi untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang dapat menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan di masyarakat.
“Tidak bisa kita hanya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Artinya apa? Contoh ada MRT, Transjakarta, ganjil-genap. Jadi ada kebijakan itu. Siapa yang mengambil kebijakan adalah mereka yang diberi mandat politik dari rakyat," tuturnya.
