Suara.com - Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti kekurangan dalam syarat penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur afirmasi. Dalam ketentuan ini, siswa yang ingin ikut masuk jalur afirmasih harus terdaftar dalam penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengatakan, syarat ini memberatkan lantaran tidak semua siswa tidak mampu terdaftar sebagai penerima PIP. Akhirnya, calon siswa tak bisa mengikuti PPDB jalur afirmasi karena tak memenuhi syarat.
Ia mengaku mendapatkan laporan dari para orang tua siswa saat melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB 2022 lalu.
“Ada orang tua yang datang ke kami menangis, sedih karena anaknya tidak bisa masuk sekolah negeri. Saya tanya kenapa? karena anaknya tidak dapat PIP," ujar Merry kepada wartawan, Senin (22/5/2023).
Karena itu, Merry meminta Pemprov DKI mencarikan solusi atas masalah ini. Ia menyarankan agar syaratnya diganti bukan wajib peserta PIP, melainkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang merupakan program milik Pemprov DKI.
"Anaknya hanya dapat KJP. Sementara warga mengaku tidak tahu kalau ada PIP. Ini jumlahnya ribuan di Jakarta. Jadi penerima KJP itu harus diselamatkan untuk masuk sekolah negeri,” ucapnya.
Senada dengan Merry, Anggota Komisi E Basri Baco menambahkan, PIP sejatinya tidak boleh dijadikan prasyaratan untuk diterima di sekolah negeri jalur afirmasi. Apalagi, banyak protes dari masyarakat yang diterima anggota Komisi E.
“Kita sudah wanti-wanti bahwa ini (PIP) jangan lagi dijadikan alat ukur (untuk masuk sekolah negeri). Karena menjadi polemik di masyarakat dan banyak masyarakat yang komplain. Berulang-ulang saya bilang, PIP itu bukan produk DKI,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga mengakui syarat wajib ikut Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur afirmasi menuai masalah. Banyak anak dari kalangan tidak mampu tak bisa masuk sekolah negeri jalur afirmasi karena hal ini.
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Syaefuloh Hidayat menyebut seharusnya keikutsertaan sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga menjadi syarat. Program ini memiliki kesamaan dengan PIP, yakni membantu menyekolahkan anak tidak mampu.
“Pikiran kita (DPRD dan Pemprov) sama jangan sampai ada perbedaan. (Penerima) PIP dan KJP menurut saya setara," ujar Syaefuloh dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4/2023).
Lebih lanjut, ia menyebut perlu ada aturan yang baru yang menyesuaikan agar KJP juga menjadi syarat ikut serta PPDB jalur afirmasi.
"Tinggal kita pikirkan apakah (pengaturannya) dalam bentuk hukum lain dan tidak harus merubah Pergub," ucapnya.
Karena itu, ia berencana melakukan negosiasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kemungkinan bisa atau tidaknya menerbitkan aturan baru menambah syarat PPDB. Sebab, selama ini acuan Pemprov DKI adalah Pergub PPDB yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).
"Ke depan saya akan diskusi di internal Disdik dan biro hukum dan berkomunikasi dengan Kemendagri apakah dimungkinkan atau tidak. Tapi. semangatnya saya setuju,” pungkasnya.
