Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun, Komisi III DPR Silang Pendapat soal Putusan MK

Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tentu punya argumentasinya sendiri atas keputusannya mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.

Pacul berujar tentu yang pertama sebelum menanggapi ialah harus membaca isi keputusan secara utuh.

"Pasti ada argumentasinya. Putusan itu nanti pasti dikirim ke Komisi III karena itu mitra KPK," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Kendati begitu, Pacul mengaku belum mengetahui perihal argumentasi apa yang menjadi dasar MK dalam menentukan keputusan tersebut.

"Tapi keputusan MK bersifat final dan mengikat," kata Pacul.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Habiburokhman. Ia tidak ingi masuk kepada keputusan yang telah dibuat MK. Tetapi ia menekankan bahwa keputusan tersebut sudah final.

Menurut Habiburokhman, MK memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK yang terdapat di UU KPK.

"Ya, kami coba memahami ya. MK memang punya kewenagan untuk memutuskan uji materi UU dan itu saya cek ada di petitum memang, apakah tepat atau tidak secara kualitatif saya serahkan ke publik," kata Habiburokhman.

Beda Pendapat

Pendapat keduanya berbeda dengan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni dan Anggota Komisi III Benny K. Harman. Mereka terkesan mengkritisi keputusan MK.

Benny, misalnya, ia mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun.

Benny mempertanyakan dari mana sumber kewenangan MK mengubah masa jabatan pimpinan KPL tersebut.

"Apa betul MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun? Dari mana sumber kewenangan MK mengubah periode masa jabatan pimpinan KPK ini?" kata Benny dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

Menurut Benny kewenangan tersebut ada di tangan pembuat undang-undang. Adapun keputusan MK menyoal ini, dianggap Benny dapat merusak konstitusi.

"Itu kewenangan mutlak pembentuk UU. Tertib konstitusi menjadi rusak akibat MK ikut bermain politik. Hancur negeri ini!" kata Benny.

Ajaib dan Nyata

Sementara itu, Sahroni mengaku bingung dengan putusan majelis hakim MK yang resmi mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun.

Pasalnya. Menurut Sahroni pembuat Undang-Undang tentang KPK adalah DPR. Tetapi kekinian produk hasil parlemen itu diubah oleh MK.

"Saya bingung, yang buat UU kan DPR. Kenapa jadi MK yang mutusin perpanjangan suatu jabatan lembaga. Saya bener-bener bingung," ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

Sahronu mengatakan dirinya belum mendapat kepastian apakah keputusan MK itu akam berlaku surut apa tidak.

"Saya bener bingung bin ajaib dan nyata," kata Sahroni.

Kekinian menanggapi keputusan MK tersebut, Sahroni memandang perlu agar Komiai III memanggil MK. Karema itu ia akan berkoordinasi dengan pimpinan yang lain di Komisi III.

"Kita mau panggil MK terkait ini agar publik tidak bertanya-tanya hal keputusan dari MK. Saya akan minta kepada pimpinan yang lain untuk memanggil MK. Karena kami kalau memanggil mitra kerja Komisi III harus kolektif kolegial," kata Sahroni.

Sahroni lantas menyindir keputusan MK tersebut dengan menilai bahwa MK perlu juga memperpanjang masa jabatan anggota DPR, sebagaimana MK mengubah masa jabatam pimpinan KPK.

"Karena MK sangat inspiratif, maka kita mencoba juga perpanjangan DPR 5 tahun lagi ke depan, rasanya boleh dipertimbangkan," ujarnya.

Putusan MK

Sebelumnya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun. Mereka menganggap kalau masa jabatan empat tahun itu tidak konstitusional.

Putusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan dan putusan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar melalui video yang disiarkan YouTube Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Kamis (25/5/2023).

Anwar menerangkan kalau Pasal l 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semua berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itu, MK menganggap kalau pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Sepanjang tidak dimaknai, 'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan'," ujarnya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengungkapkan kalau ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun itu diskriminatif. Selain itu, masa jabatan selama empat tahun juga dianggap tidak adil apabila dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya.

Ia lantas membandingkan masa jabatan KPK dengan pimpinan Komnas HAM yakni lima tahun.

"Masa jabatan pimpinan KPK selama lima tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya Pasal 29 e dan Pasal 34 terhadap Pasal 28 D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 112/PUU-XX/2022.