Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan ini melanjutkan tradisi WTP sejak era eks Gubernur Anies Baswedan.
Saat Anies memimpin, opini WTP berhasil diraih lima kali berturut-turut sejak tahun 2017. Artinya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berhasil mempertahankan opini ini untuk yang keenam kalinya secara beruntun di era kepemimpinannya.
Pemberian opini WTP ini disampaikan oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Senin (29/5/2023). Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi beserta para wakilnya dan dihadiri Heru Budi secara langsung.
Dalam laporannya, Ahmadi menyebut pemberian opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI.
"BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022," ujar Ahmadi.
Ia menyebut, pemberian pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan dengan mendasarkan pada sejumlah hal. Di antaranya adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan; dan kecukupan pengungkapan.
"Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK, dengan berpedoman pada Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara," tuturnya.
Selain itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, Ahmadi menyebut pihaknya juga memberikan opini atas laporan keuangan dan melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.
"Serta laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.
TERPOPULER
