Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuka kembali blokade trotoar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan setelah ramai desakan masyarakat untuk membongkar penutup jalur pedesterian itu.
Rencana pembukaan blokade trotoar disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni. Ia menyebut, pihaknya sudah membahas masalah tersebut dengan Kedubes AS dan Polda Metro Jaya.
"Kami sudah mengadakan pembahasan dengan berbagai Unsur terkait baik dari Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar AS dan juga Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Polda Metro Jaya untuk melakukan Pembukaan Kembali (re-opening) trotoar di depan kantor Kedubes AS," ujar Wiwik kepada wartawan, Rabu (7/6/2023).
Namun, Wiwik tak menyebutkan kepastian waktu pembukaan blokade trotoar akan dilakukan. Pihaknya masih melakukan penyesuaian waktu untuk melaksanakannya.
"Untuk jadwal re-opening ini, nantinya bisa segera dilaksanakan secepatnya dalam waktu dekat ini," katanya.
Sebelumnya, blokade sudah dilakukan pada sisi arah Jalan Ridwan Rais menuju patung kuda Arjuna Wijaya. Penutupan dilakukan dengan menggunakan pembatas beton besar.
Pejalan kaki yang ingin menuju ke arah Balai Kota DKI pun tak bisa melewati trotoar itu dan terpaksa harus berjalan lewat pinggir jalan raya.
Blokade lebih parah lagi dilakukan di trotoar depan Kedubes AS yang berbatasan dengan kantor Wapres RI. Trotoar ditutup sepenuhnya menggunakan pagar besi yang dililit kawat berduri.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus menyesalkan blokade trotoar ini. Pasalnya, trotoar merupakan fasilitas publik yang bebas diakses masyarakat.
"Padahal AS kan menganut kota yang workable city ramah bagi pejalan kaki kenapa sih seeksklusif itu trotoarnya padahal itu ruang publik loh," ujar Alfred saat dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).
Alfred mengaku sudah sejak lama pada era eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Joko Widodo memprotes blokade pada trotoar ini. Namun, sampai sekarang penutup jalur pedesterian itu belum juga dicopot.
"Supaya ini bukan semata-mata baru hari ini rame tapi ini prosesnya sudah sangat lama dan kami melihat ini ada komunikasi yang terputus," ucapnya.
Ia pun menyesalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang belum juga mengambil tindakan mencari solusi atas permasalahan ini. Alfred menganggap Pemprov telah gagal mengedepankan hak para pejalan kaki.
"Kalaupun Pj Gubernur tidak sanggup sampaikan ke Kemenlu biar kemenlu yang berkomunikasi apa iya juga harus presiden yang turun tangan ngurusin begini," katanya.
TERPOPULER
