Infografis
Hal ini ditegaskan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyusul wacana pertemuan SBY dengan Megawati, seiring pertemuan kedua anak mereka, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Mahawarani.
Menurut Herman kekinian hanya tinggal menunggu Megawati membuka ruang untuk merealisasikan pertemuan dengan SBY sekaligus rekonsiliasi.
"Hanya kan tinggal bagaimana Bu Mega juga membuka ruang yang sama-sama untuk melakukan rekonsiliasi, dan tentu juga ini sudah diawali, pertemuan antara Puan dan Mas AHY yang saya kira konteksnya adalah kolaborasi," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Herman memandang hubungan SBY dan Megawati yang dianggap renggang semata-mata terjadi karena ada kesalapahaman. Tetapi pada dasarnya, lanjut Herman, SBY menganggap dan menginginkan tidak ada persoalan.
Karena itu, Herman berpandangan perlu dibuka ruang untuk pertemuan SBY dan Megawati melalui orang dekat masing-masing. Ia beerharap hubungan yang kini coba direkonsiliasi tidak lagi dirusak.
"Ya maka itu seluruh instrumen yang dekat dengan, baik itu Bu mega maupun Pak SBY ayo kita buka jalan. Jangan ada kompor-kompor yang memanasi. Karena bagi pak SBY tidak ada persoalan sejak awal. Saya sering mendapat arahan dari pak SBY, tidak ada persoalan," kata Herman.
"Tinggal bagaimana Bu Mega membuka ruang yang cukup bagi silaturahmi Pak SBY dan kemudian ini menjadi rekonsiliasi san memecah barier dan ini akan menjadi kekuatan moril bangsa untuk ke depan kita lebih baik lagi," tandas Herman.
Ada Petunjuk Tuhan
Herman Khaeron menegaskan mimpi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di luar konteks koalisi maupun pencapresan. Menurutnya, mimpi bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden Joko Widodo menyiratkan adanya rekonsiliasi.
Baca Juga: Kalau Demokrat Cabut, Koalisi Perubahan Diminta Tak Salahkan Pihak Luar: Internalnya Rapuh!
"Saya kira ini yang menjadi keinginan sebetulnya bahwa suatu saat akan terjadi rekonsiliasi, kolaborasi dengan siapapun," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
