PPNI Soroti Penghapusan Mandatory Spending dalam UU Kesehatan

Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah menyoroti mandatory spending atau anggaran belanja untuk bidang kesehatan yang disebut-sebut bakal diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Dia mengatakan, RUU kesehatan yang masuk pembahasan tahap dua di DPR akan menghapuskan mandatory spending untuk sektor kesehatan.

"Yang semula lima persen APBN dan 10 persen di APBD. Apa yang terjadi itu kalau dihilangkan?" kata Harif di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (11/7/2023).

"Hari ini, tenaga perawat itu lebih dari 80 ribu orang berstatus sebagai tenaga honor dan sukarelawan yang daerah bahkan megara pemerintah pusat tidak mampu memberikan gaji, memberikan kompensasi untuk kerja-kerja mereka yang melayani rakyat di daerah daerah terpencil," katanya.

Mengenai wacana pemerintah yang mengalokasikan anggaran kesehatan tanpa melalui mandatory spending, tetapi anggaran program, Harif mempertanyakan nasib tenaga kesehatan.

"Mandatory spending-nya dihilangkan, bagaimana mereka (tenaga kesehatan) akan dibayar? Potensi mereka akan diberhentikan sementara kalau lihat di daerah daerah, jumlah tenaga honor dan sikarelawan tu lebih banyak daripada PNS-nya, lalu bagaimana rakyat akan menerima pelayanan yang berkualitas?" kata Harif.

Perlu diketahui, sejumlah organisasi tenaga kesehatan yang terdiri dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Kelima organisasi profesi tersebut berencana menggelar aksi menuntut agar rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan ditunda.

PB IDI dalam keterangannya menyebutkan sejumlah isu strategis di dalam RUU tersebut yang dinilai perlu dipertimbangkan.

"Penyusunan RUU Kesehatan tidak secara memadai memenuhi asas krusial pembuatan undang-undang, yaitu asas keterbukaan/transparan, partisipatif, kejelasan landasan pembentukan (filosofis, sosiologis, & yuridis), dan kejelasan rumusan," demikian keterangan PB IDI yang diterima Suara.com pada Selasa (11/7/2023).

Lebih lanjut, mereka menilai tidak ada urgensi dan kegentingan mendesak untuk pengesahan RUU Kesehatan saat ini. PB IDI menilai sembilan UU Kesehatan yang ada saat ini masih relevan digunakan dan tidak ditemukan adanya redundancy dan kontradiksi antar satu sama lain.

"Berbagai aturan dalam RUU berisiko memantik destabilitas sistem kesehatan serta mengganggu ketahanan kesehatan bangsa," lanjut keterangan PB IDI.